Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH kondisi yang memprihatinkan, sebanyak 72% masyarakat Indonesia dinyatakan belum peduli terhadap permasalahan sampah. Padahal dampak dari permasalahan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.
"Paling sulit untuk kelola sampah ini ada pada sosial kultural, perilaku kita. Dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 72% orang tidak peduli sampah," ungkap Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Novrizal Tahar, Jumat (23/4).
Hal itu menjadi tantangan utama pemerintah dan semua kalangan pencinta lingkungan. Apalagi, pemerimtah saat ini sudah sangat serius untuk mengakselerasi pengelolaan sampah dengan menargetkan 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada 2025.
"Kolaborasi antara semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah, kemudian lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, juga masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Presiden sudah menyampaikan bahwa target kita tahun 2025 Indonesia bebas sampah," tegas Novrizal.
Persoalan lain yang menjadi tantangan adalah masalah anggaran. Menurutnya, banyak lembaga yang tidak bisa sanitary renfill karena tidak ada dana. Begitu juga persoalan politk di mana ada kecendrungan kepala daerah tidak menaikan retribusi dan juga tantangan lain.
Mengingat permasalahan sampah yang multi dimensi, KLHK pun berkolaborasi dengan Kememterian PUPR dan Dana Mitra Lingkungan (DML) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memahami cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.
"Kita ingin melakukan mulai dari perubahan perilaku. Persoalan sampah jadi listrik, kompos di rumah juga ada, ini perlu kita tuangkan dalam bentuk buku," imbuhnya.
Melalui buku Tata Kelola Persampahan di Indonesia yang diluncurkan pada Kamis (22/4), dia berharap bisa memberi dampak positif pada pengelolaan sampah. Pendapat para pakar, aktivis dan pihak-pihak yang konsen pada masalah sampah bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Prasetyo menyampaikan bahwa sampah merupakan isu dan permasalahan multi pihak. Menurut dia, berbagai pengalaman dan keahlian yang disampaikan para pihak dan telah tercantum dalam buku tersebut bisa menjadi pijakan untuk penyelesaian permasalahan sampah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DML Agustanzil Sjahroezah mengatakan semua pihak termasuk masyarakat umum harus memahami bahwa sampah bukan permasalahan pemerintah saja tapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen. Penyelesaian sampah dalam konteks tata kelola persampahan di Indonesia memang susah-susah gampang, lantaran masih ada pihak-pihak yang menganggap sampah adalah masalah sepele.
Padahal, ancaman dan dampak negatif dari permsalahan tersebut sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Pihaknya pun mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap serius dan konsisten mewujudkan Indonesia bebas sampah.(H-1)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Presiden menilai pendekatan teknologi sederhana yang digunakan mampu menghasilkan sistem yang efektif dan aplikatif.
Dalam konteks nasional, pemerintah menargetkan tingkat penanganan sampah mencapai 63,41 persen pada 2026.
Berbagai jenis material seperti banner, tekstil, plastik, hingga limbah organik ditampilkan dalam proses transformasinya menjadi produk fungsional.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
PERJUANGKAN solusi pengelolaan sampah Bali, Gubernur Wayan Koster meneken kerja sama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved