Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBUAH kondisi yang memprihatinkan, sebanyak 72% masyarakat Indonesia dinyatakan belum peduli terhadap permasalahan sampah. Padahal dampak dari permasalahan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.
"Paling sulit untuk kelola sampah ini ada pada sosial kultural, perilaku kita. Dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 72% orang tidak peduli sampah," ungkap Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Novrizal Tahar, Jumat (23/4).
Hal itu menjadi tantangan utama pemerintah dan semua kalangan pencinta lingkungan. Apalagi, pemerimtah saat ini sudah sangat serius untuk mengakselerasi pengelolaan sampah dengan menargetkan 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada 2025.
"Kolaborasi antara semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah, kemudian lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, juga masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Presiden sudah menyampaikan bahwa target kita tahun 2025 Indonesia bebas sampah," tegas Novrizal.
Persoalan lain yang menjadi tantangan adalah masalah anggaran. Menurutnya, banyak lembaga yang tidak bisa sanitary renfill karena tidak ada dana. Begitu juga persoalan politk di mana ada kecendrungan kepala daerah tidak menaikan retribusi dan juga tantangan lain.
Mengingat permasalahan sampah yang multi dimensi, KLHK pun berkolaborasi dengan Kememterian PUPR dan Dana Mitra Lingkungan (DML) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memahami cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.
"Kita ingin melakukan mulai dari perubahan perilaku. Persoalan sampah jadi listrik, kompos di rumah juga ada, ini perlu kita tuangkan dalam bentuk buku," imbuhnya.
Melalui buku Tata Kelola Persampahan di Indonesia yang diluncurkan pada Kamis (22/4), dia berharap bisa memberi dampak positif pada pengelolaan sampah. Pendapat para pakar, aktivis dan pihak-pihak yang konsen pada masalah sampah bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Prasetyo menyampaikan bahwa sampah merupakan isu dan permasalahan multi pihak. Menurut dia, berbagai pengalaman dan keahlian yang disampaikan para pihak dan telah tercantum dalam buku tersebut bisa menjadi pijakan untuk penyelesaian permasalahan sampah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DML Agustanzil Sjahroezah mengatakan semua pihak termasuk masyarakat umum harus memahami bahwa sampah bukan permasalahan pemerintah saja tapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen. Penyelesaian sampah dalam konteks tata kelola persampahan di Indonesia memang susah-susah gampang, lantaran masih ada pihak-pihak yang menganggap sampah adalah masalah sepele.
Padahal, ancaman dan dampak negatif dari permsalahan tersebut sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Pihaknya pun mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap serius dan konsisten mewujudkan Indonesia bebas sampah.(H-1)
TPA Samosir dibangun di lahan seluas 10 Ha sudah mencapai 100 persen dengan pagu senilai Rp29 M lebih.
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
WARGA Denpasar, Bali, mulai gencar menjalankan konsep Teba Modern untuk pengelolaan sampah organik. Teba Modern dikenalkan pada masyarakat Denpasar oleh komunitas Malu Dong,
Bank sampah menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, kurangnya kurangnya pembeli tetap bahan daur ulang serta keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah dan keterampilan bisnis.
Kerja kolaboratif ini akan dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Fakultas Ilmu Terapan Telkom University.
Dia melihat upaya warga mengelola sampah organik dan anorganik menjadi barang bermanfaat.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved