Mensos Akui Data Penerima Bansos tidak Akurat

MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengakui terdapat kesalahan data penerima yang cukup signifikan pada beberapa program bantuan sosial.

Untuk Bantuan Pangan Non-Tunai, pada 2020, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Setelah dievaluasi, ternyata hanya terdapat 13,2 juta keluarga yang terverifikasi.

Begitu pula halnya dengan bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Dari total 10 juta KPM yang ditetapkan, hanya 8,9 juta yang terverifikasi.

Ketidakakuratan data juga terjadi pada program Bantuan Sosial Tunai yang dianggarkan untuk 10 juta keluarga, namun hanya terverifikasi sebanyak 8,4 juta penerima.

Risma mengungkapkan, selisih data tersebut ditemukan setelah pihaknya melakukan perbaikan dan evaluasi data secara menyeluruh, mulai dari internal Kemensos, Himbara sebagai bank-bank penyalur dan pemerintah daerah.

"Beberapa bulan kemarin kami perbaiki dan evaluasi, hasilnya kami temukan data seperti sekarang," ujar Risma usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/3).

Bahkan, ia menambahkan, selisih data masih bisa bertambah mengingat masih ada sejumlah daerah yang belum menyetorkan data hingga 100%.

Baca juga : Multi-Faktorial, Solusi Stunting Bukan Sekadar Nutrisi

Khusus di daerah-daerah terpencil, tim dari Kemensos memang harus menjemput bola untuk mempercepat pengumpulan data di lapangan.

"Upaya ini kami lakukan karena kami harus memastikan bahwa data itu harus benar-benar tepat," ucap mantan wali kota Surabaya itu.

Kendati data yang sekarang di pegang Kemensos lebih kecil dari yang ditargetkan, pemerintah memutuskan untuk tidak memotong anggaran bantuan sosial.

Kemensos diminta untuk tetap mengisi kekurangan yang ada dengan mencari keluarga-keluarga baru yang sebelumnya tidak terdaftar atau luput dari pendataan.

"Misalnya, untuk BPNT kan sudah ditetapkan 18 juta, itu akan tetap kami penuhi. Sekarangnjuga sudah banyak masuk usulan penerima baru dari daerah. Mereka masuk untuk menggantikan yang sudah meninggal atau pindah," jelas Risma.

Ia menargetkan, pembagian tiga program bansos utama yakni BPNT, PKH dan BST dapat segera dilaksanakan pada akhir Maret ini.

"Kami ingin serahkan secepatnya sehingga masyarakat bisa berbelanja sesegera mungkin," ucapnya.

Adapun, terkait proses penyaluran, semua akan dilakukan secara nontunai melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. (OL-2)