BPK Minta LPJ Keuangan Komnas Perempuan Terpisah dari Komnas HAM

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar laporan keuangan Komisi Nasional Perempuan terpisah dari Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) untuk tahun anggaran 2020.

"Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemeriksaan laporan keuangan tahun ini, Komnas Perempuan akan dibuatkan laporan tersendiri sebagai identitas lembaga yang terpisah dari Komnas HAM walaupun dalam praktiknya pengelolaan keuangan negara masih dibawah satuan kerja Komnas HAM," demikian isi pernyataan Komnas Perempuan.

Bagi Komnas Perempuan, upaya yang dilakukan oleh BPK RI adalah merupakan bentuk penguatan dukungan negara untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan

Perwakilan BPK Mohammad Nashir Salim, menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan ini bukan untuk mencari kesalahan.

"Tetapi bagaimana pengelolaan keuangan negara ini dapat dijalankan sesuai dengan tata peraturan yang ada, sehingga tidak berdampak pada kerugian negara, potensi kerugian negara, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara," katanya saat mengunjungi Komnas Perempuan, Rabu (24/2).

BPK mengapresiasi terhadap usaha Komnas Perempuan dalam melakukan beberapa perbaikan guna mendukung akuntabilitas dan efektifitas dalam melakukan pengelolaan anggaran negara.

Pemeriksaan laporan keuangan TA 2020 ini akan dilakukan sampai dengan empat (4) minggu ke depan dan tim BPK RI sangat berharap Komnas Perempuan dapat memberikan informasi dan data-data dengan tepat, guna mendukung pencapaian pertanggungjawaban laporan keuangan negara khususnya untuk satuan kerja Komnas HAM tepat waktu dan tepat opini.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menyampaikan beberapa hal terkait kelembagaan Komnas Perempuan, termasuk di dalamnya program kerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Komnas Perempuan 2020 -2024.

"Dalam diskusi ini juga disampaikan beberapa informasi lainnya terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan termasuk sistem dan mekanisme pelaporan keuangan dan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang ada membantu dalam pelaksanaan pencapaian output yang diharapkan dalam setiap program kerjanya," kata Mariana. (H-2)