Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII) Komaruddin Hidayat untuk tidak menunda penerimaan mahasiswa baru pada September 2021.
Hal ini disampaikan Menag saat rapat virtual dari Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta, Jumat (22/1), bersama Rektor UIII dan jajarannya.
Dilansir dari laman Kementerian Agama, Sabtu (23/1), rapat tersebut membahas kesiapan UIII dalam opersional sejumlah gedung dan penerimaan mahasiswa baru.
"Saya ingin menyampaikan beberapa waktu lalu saya dipanggil Wapres KH Ma’ruf Amin dan beliau meminta agar tidak boleh lagi ada penundaan penerimaan mahasiswa baru di UIII yang ditagertkan akan dimulai pada Setember 2021 mendatang," ujar Menag.
Turut mendampingi Menag, Direktur Diktis Ditjen Pendidikan Islam Suyitno dan Staf Khusus Menag Abdul Rochman. Sementara dari pihak UIII, hadir Rektor dan pejabat terkait lainnya.
Menag menambahkan ada empat hal yang mesti mendapat perhatian serius dari pihak UIII menjelang beroperasionalnya kampus yang menjadi etalase perkembangan Islam di Indonesia tersebut.
Pertama, terkait pembebasan lahan yang belum 100%. Menag meminta untuk segera diselesaikan. Kedua, perekrutan tenaga dosen. Ketiga, kesiapan infrastruktur menjelang dibukanya penerimaan mahasiswa baru pada September 2021. Keempat, perekrutan guru besar.
"UIII ini merupakan proyek strategis nasional. Sekali lagi saya sampaikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin menekankan betul kepada saya agar progres pembangunan dan operasional UIII bisa berjalan sesuai target," ujar Menag.
Rektor UIII Komaruddin Hidayat mengatakan sesuai proyeksi pembangunan, pihaknya optimis pada Maret mendatang dua gedung yakni gedung Fakultas dan Rektorat sudah selesai dikerjakan dan dapat digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru.
Ia menambahkan, untuk kesiapan SDM, tenaga dosen termasuk guru besar saat ini prosesnya sudah berjalan. Dalam waktu dekat perekrutan dosen luar negeri serta beberapa alumni penerima beasiswa 5.000 doktor dan alumni LPDP akan mengisi tenaga dosen di UIII.
"Mudah-mudahan kebutuhan dosen dalam waktu dekat ini sudah bisa terpenuhi. Sejumlah profesor dari UIN dan IAIN sudah menyatakan kesiapan untuk bergabung di UIII. Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama atas dukungan yang diberikan agar UIII dapat beroperasi pada September 2021," tandas Kamaruddin Hidayat. (H-2)
Ia menjelaskan, upaya memperkuat kepercayaan publik dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kontrol terhadap hakim konstitusi.
Di tingkat nasional, Unika Atma Jaya menempati peringkat #4 PTS terbaik se-Indonesia dan peringkat #22 dari seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
Bagi mahasiswa internasional, memilih kampus tidak hanya soal kualitas akademik, tetapi juga kenyamanan tempat tinggal dan jaminan keamanan.
Institut Teknologi Bandung (ITB) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam penyelenggaraan Program Sarjana-Magister Terintegrasi (PSMT).
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved