KPK Harap Risma bisa Buat Penyaluran Banson Tunai Lebih Baik

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap keluhan terkait bantuan sosial (bansos) tak lagi masuk ke telinga lembaga tersebut. Ia meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini bisa membuat penyaluran bansos tunai covid-19 lebih baik.

"Kalau kita cek di aplikasi Jaga Bansos hampir setengahnya aduan adalah orang yang berhak tapi tidak dapat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/1).

Pahala mengatakan banyak aduan yang masuk terkait bansos ke KPK. Masalah paling sering yakni banyaknya warga kurang mampu yang tidak dapat bansos padahal tetangganya yang berkecukupan dapat.

Baca juga: Risma Temui KPK Bahas Penyaluran Bansos

Risma ditantang untuk memperhatikan hal tersebut. Risma diharap bisa menyamakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan nomor induk kewarganegaraan (NIK) sebelum menyalurkan duit bansos agar penerima tepat sasaran.

"Kita sudah klarifikasi ke Bu Risma, yang dimaksud ini bu, orang miskin yang tidak terdaftar di DTKS," ujar Pahala.

Risma juga diminta perbaiki masalah pemotongan bansos. Biasanya, imbuh Pahala, pemotongan dilakukan oleh ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

"Orangnya lima sembakonya dua kebijakan Pak RT kita bagi rata aja," tutur Pahala.

Lembaga Antikorupsi berharap uang bantuan dari pemerintah itu diterima penuh oleh masyarakat yang membutuhkan. Risma diharap menyiapkan antisipasi sebelum menyalurkan bansos.(OL-5)