Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberi penilaian terhadap kinerja Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sepanjang tahun ini. Angka 75,2 menjadi nilai rata-rata bagi pembantu presiden yang akrab disapa Mas Menteri itu.
"Nilai rata-rata kinerja Mas Nadiem Makarim, Kemendikbud tahun 2020 sebesar 75,2," ungkap Koordinator P2G Satriwan Salim dalam Diskusi Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2020, Minggu (27/12).
Dijelaskannya, berdasarkan kriteria ketuntasan minimum (KKM) di sekolah angka 75 tergolong nilai yang dikategorikan cukup. Belum bisa dikatakan sangat baik atau memiliki dalam ukuran penilaian tersebut.
"Belum ada yang bisa diprogres atau yang dikatakan secara umum sangat baik walaupun untuk kebijakan-kebijakan tertentu kami memberikan nilai yang sangat baik," tambahnya.
Penilaian yang dilakukan P2G tersebut dilakukan terhadap 15 kebijakan atau program Kemendikbud sepanjang 2020. P2G sangat mengapresiasi kebijakan menghapus UN dengan memberi poin 100. Begitu pula dengan rektutmen 1 juta guru pada 2021, kurikulum darurat dan bantuan subsidi upah guru dengan nilai 95, 92, dan 90.
"Di era Mas Nadiem UN betul-betul dihapuskan, karena dia menjadi momok. Penghapusan UN diharapkan mampu mengubah orientasi belajar siswa dan orientasi mengakar guru di sekolah. Kami memberikan nilai 100, sempurna, sangat baik kebijakan ini," jelasnya.
Kebijakan seperti PJJ, Asesmen Nasional Maret 2021, maupun PTM Januari 2021 hanya diberi nilai 58, 60, dan 68. Kebijakan lain diberi nilai cukup baik di angka 70 hingga 80.
"P2G bukan organisasi politik, tapi yang jelas kami sebagai guru memberikan ruang kepada pemangku kebijakan dalam hal ini Kemendikbud untuk memperbaiki kinerja ke depan sehingga betul-betul berpihak pada pendidikan, berpihak kepada anak, berpihak kepada guru. Kemendikbud bukan hanya berpihak pada anak-anak di Jakarta, bukan hanya berpihak pada guru-guru sekolah tertentu," tandasnya. (OL-14)
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Alokasi anggaran KIP Kuliah tahun depan mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp13,99 triliun untuk 985.577 penerima pada 2024 menjadi Rp14,69 triliun di 2025.
Cak Imin : Pemerintah dapat dikatakan hebat jika mampu menyediakan pendidikan murah. Hal itu merespons kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Nadiem Makarim yakin program Merdeka Belajar mampu memberikan dampak positif pada dunia pendidikan
Nah, berapa besar perubahan jumlah soal dan waktu pengerjaan UTBK SNBT 2024? Simak perubahannya secara detal di bawah ini.
Nadiem Anwar Makarim mengatakan keragaman suku, ras, dan golongan agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia adalah fakta yang telah diakui dan pahami bersama
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan bakal mengecek dugaan biaya program makan bergizi gratis yang diambil dari dana pendidikan APBN.
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan dengan tegas agar Nadiem Anwar Makarim tidak kebablasan dan ugal-ugalan memimpin dan mengelola Kemendikbud Ristek
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dinilai lepas tangan atas polemik kenaikan UKT yang terjadi.
Kwarnas Pramuka masih menunggu surat balasan dari Presiden dan Mendikbud-Ristek yang tidak lagi mewajibkan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler.
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 sehingga Pramuka bukan lagi ekskul wajib. Surat terbuka protes dari Kwarnas belum juga direspons
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved