Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Sosial mempercepat dan meningkatkan penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) tahap III untuk mencapai target realisasi 100% pada Oktober 2020.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (19/10), menyampaikan untuk terus mempercepat dan meningkatkan penyaluran BSB agar dapat terealisasi 100% pada Oktober.
Guna memastikan hal tersebut Edi mengecek Gudang Bulog Gedebage Bandung untuk melihat langsung stok BSB aman dan dapat segera tersalurkan pada tahap III kepada KPM PKH di Wilayah Jawa Barat.
Baca juga: Strategi Tekan Angka Stunting di Episentrum
Penyaluran Bansos beras di wilayah Jawa Barat telah terealisasi 70% untuk alokasi Agustus sampai Oktober. Penyaluran dilakukan transporter PT Bhanda Ghara Reksa bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pendamping PKH, dan aparat setempat dalam proses penyaluran kepada KPM PKH.
Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) Bandung, Nandang menjelaskan penyaluran BSB di lapangan berjalan lancar dan masyarakat yang mendapatkan bantuan sangat senang juga bersyukur saat menerima BSB.
Untuk di kabupaten Bandung jumlah KPM PKH 124.215 keluarga," ucap Nandang.
Di akhir kunjungan, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto berdiskusi langsung di Kantor Bulog Cimapokolan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran BSB, mulai dari Perum Bulog sebagai penyedia Beras, PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) sebagai Transporter, Dinas Sosial Kabupaten/kota, dan para pendamping PKH.
"Saya kira penyaluran seluruh Indonesia sudah bagus, Bulog pun sudah berpengalaman, kita mencatat ada sentuhan berbeda untuk BSB jika dibandingkan dengan pemberian bantuan tunai. Semua bersyukur dan senang terutama para penerima bantuan. Mudah-mudahan minggu depan bisa mencapai 80% untuk wilayah Jawa Barat," ujar Edi Suharto. (Ant/OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved