Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meluncurkan Program “Guru Belajar Seri Masa Pandemi Covid-19”, Selasa (29/9) melalui Zoom Webinar.
Dalam sambutannya, Dirjen GTK, Kemendikbud, Iwan Syahril, mengatakan menurut sumber dari UNESCO sebanyak 90% populasi siswa di suluruh dunia atau lebih dari 1,3 miliar harus belajar dari rumah dikarenakan pandemi Covid-19.
Sedang menurut survei Belajar dari Rumah dari Puslitjak Kemendikbud dan Survei Suara Guru pada masa pandemi Covid-19-GTK Kemendikbud sebanyak 96,6% siswa belajar dari rumah.
Kemudian kondisi belajar menjadi lebih kompleks dengan metode yang sangat terbatas, dari survei Kemendikbud sebanyak 86,6% siswa di Indonesia baik di daerah tertinggal maupun bukan tertinggal lebih banyak mengerjakannya tugas dari guru, sedangkan pembelajarannya interaktif hanya 38,8%.
Sebanyak 53,55% guru-guru kesulitan dalam manajemen kelas selama pembelajaran jarak jauh, dan 49,24% guru kesulitan dalam melakukan assesmen pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh. Sebanyak 48,45% guru kesulitan dalam menggunakan teknologi pembelajran selama pembelajaran jarak jauh.
Tantangan operasional, operasional pengeluaran biaya paket internet dan pulsa guru selama masa pandemic rata-rata Rp 190.065, dan sebanyak 89,1% orang tua terlibat mendampingi anak saat belajar dari rumah.
Dalam laporannya, Sesditjen GTK, Nunuk Suryani, mengatakan penerapan kebijakan belajar dari rumah (BDR) bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19 memerlukan upaya penyesuaian berupa strategi maupun peran pihak-pihak terkait seperti guru, peserta didik, pendamping peserta didik dari rumah. Salah satu penerapan BDR adalah PJJ (Pendidikan jarak jauh) baik yang daring maupun luring.
"Pada prinsipnya penerapan PJJ yang dikembangkan harus memahami karakteristik dan potensi peserta didik serta tetap berorientasi pada mutu dan proses pembelajaran itu sendiri dan khususnya pada hasil belajar anak didik kita," kata Nunuk.
Untuk menglola PJJ tersebut guru perlu memiliki bekal yang cukup baik pedagogik maupun teknologi.
"Berdasarkan pertimbangan tersebut Ditjen GTK mengembangkan dan melaksanakan Program Guru Belajar Seri Masa Pandemi dengan bentuk bimtek, dan diklat PJJ sebagai salah satu langkah jaminan penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu pada kondisi darurat seperti saat ini," jelasnya.
Program Guru Belajar Seri Masa Pandemi melibatkan kerja sama dengan direktorat dilingkungan Ditjen GTK, perguruan tinggi dan Yayasan guru belajar. Dimana semua berkolaborasi membuat sistem dan mengembangkan kontennya.
Program ini diawali dari tahap nol yaitu orientasi, tahap bimtek, diklat dan tahap pengimbasan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi laman, https://gurubelajar.kemdikbud.go.id/
Sasaran dalam program guru belajar adalah guru-guru dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang mempunyai akun SIM PKB. Program ini telah dilakukan secara uji coba sebelumnya oleh 208 Guru PAUD, 257 Guru SD, 261 Guru SMP, 258 Guru SMA & SMK, total 984 guru.
Program Guru Belajar Seri Masa Pandemi merupakan bentuk respons kemendikbud dalam rangka menjawab permasalahan guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemic Covid-19. Seperti masalah strategi pembelajaran, manajemen kelas dan sulitnya akses telekomunikasi di daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).
Menurut Nunuk, program dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi khusus masa pandemi dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa untuk melakukan merdeka belajar.
Nunuk menjelaskan bahwa tujuan dari program “Guru Belajar Seri Masa Pendemi Covid-19”,pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh berbasis beban kurikulum yang disederhanakan.
Kedua, mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh yang melibatkan murid. Ketiga, mengembangkan ketrampilan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Keempat, meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualita pembelajaran.
Program Guru Belajar akan dilaksanakan secara daring (online) yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah “Bimbingan Teknis (Bimtek)” yang akan diikuti guru pada semua mata pelajaran, jenjang dan jenis pendidikan.
Pada tahap ini peserta akan mempelajari konsep pembelajaran jarak jauh, kurikulum kondisi khusus, asesmen diagnostik, model pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi dan sumber belajar.
Tahap kedua adalah Pendidikan dan Latihan (Diklat)”. Pesertanya adalah mereka yang telah lulus tahap pertama dengan skor minimal 70. Pada tahap kedua peserta ditantang untuk bisa merancang, melakukan dan merefleksikan pembelajaran jarak jauh.
Tahap Ketiga adalah 'Pengimbasan' yang akan diikuti peserta yang lulus pada tahap kedua. "Di sini guru diundang menjadi bagian dari perubahan pendidikan dengan cara mengajak guru yang lain untuk mengikuti “Guru Belajar Seri Masa Pandemi” melalaui PKG, KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)," papar Nunuk.
Kelebihan program guru belajar adalah lebih fleksibel karena guru dapat mengatur belajar secara mandir. Lebih mudah karena guru dapat mempelajari konten yang sudah diurai dalam unit-unit belajar. Lebih menantang karena guru dapat memilih tantangan sesuai kemampuan, d. Lebih kolaboratif. Guru dapat belajar bersama dengan guru lainnya.
Adapun manfaat program guru belajar, menurut Nunuk, pertama, pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan selama masa pendemi. Kedua, pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain dari daerah yang sama maupun lintas daerah
Ketiga, kesempatan meningkatkan kemampuan dalam merancang, melakukan dan merefleksikan pembelajaran jarak jauh dan keempat mendapat sertifikat Bimtek 32 JP (Jam Pertemuan), diklat 32 JP dan piagam penghargaan.
Siapa yang bisa menjadi peserta? Nunuk menjelaskan bahwa program ini dapat diikuti semua guru yang telah mempunyai akun SIMPKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan).
Program akan dilaksanakan mulai 1 -19 Desember yang terbagi menjadi 5 angkatan dalam Bimtek, 3 angkatan dalam Diklat dan 3 angkatan pada tahap Pengimbasan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi laman, https://gurubelajar.kemdikbud.go.id/. (OL-09)
Mendikdasmen menegaskan komitmennya dalam menjaga pelaksanaan TKA agar tetap kredibel, transparan, dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia.
WIC Jakarta sukses gelar Konferensi Biennial WCI ke-17. Fokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pelestarian warisan budaya di era transformasi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi di tahun berikutnya.
Dalam konteks ini, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi strategis. Namun untuk memahami bagaimana seharusnya vokasi berfungsi, kita perlu melihat praktik terbaik global.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmennya melakukan perbaikan besar-besaran sektor pendidikan, mulai dari renovasi fisik sekolah hingga penguatan kualitas pembelajaran.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved