Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (24/6), Kementerian Sosial mengusulkan tambahan anggaran dari Pagu Indikatif Kementerian Sosial TA 2021 sebesar Rp62,024 triliun menjadi Rp91,911 triliun. Penambahan ditujukan untuk program perlindungan sosial dan peningkatan kualitas data sebesar Rp4,078 triliun.
Selain itu, Kemensos akan memperluas kepesertaan PKH dari 10 juta KPM menjadi 15 juta KPM dan Program Sembako (BPNT) dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM.
Anggaran yang diusulkan dengan penambahan target tersebut masing-masing untuk PKH sebesar Rp17,858 triliun dan Program Sembako sebesar Rp7,950 triliun.
Menurut Menteri Sosial Juliari P. Batubara, untuk mengatasi dampak pandemi covid-19, Kemensos memandang penting untuk membantu masyarakat miskin melalui bantuan sosial reguler. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (BPNT) pada tahun 2021.
“Untuk itu, Kemensos akan memperluas kepesertaan PKH dari 10 juta KPM menjadi 15 juta KPM. Kemudian untuk Program Sembako (BPNT) dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Oleh karenanya, untuk mendukung program itu, kami mengajukan penambahan anggaran,” kata Mensos seperti dikutip dari keterangan resmi.
Selain itu, Mensos menekankan salah satu pemanfaatan anggaran untuk memperkuat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai target awal TA 2020 sebanyak 135.000 KPM, dengan anggaran Rp270 miliar. Kemudian, katanya, pemanfaatan untuk pendamping KUBE profesional untuk New KUBE dengan anggaran sebesar Rp145 miliar.
Adapun usulan rehabilitasi sosial Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) sesuai target awal TA 2020 sebanyak 18.000 Unit dengan nilai Rp270 miliar.
Dalam Rapat Kerja tersebut, Mensos Juliari menyatakan bahwa realisasi anggaran Kemensos telah mencapai 97,78% atau nomor 1 dari lima K/L dengan anggaran terbesar tahun 2019. Yakni sebesar Rp57,726 triliun dari anggaran 59,039 triliun.
Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial tahun 2020. Selain itu, anggota dewan juga mendukung usul penambahan anggaran Kemensos TA 2021 menjadi Rp91,911 triliun.
Dukungan anggota dewan terhadap usulan tambahan pagu indikatif didasarkan atas kinerja Kemensos, termasuk tingginya penyerapan anggaran. Kemensos juga dinilai responsif terhadap masyarakat terdampak covid-19.
Para anggota Komisi VIII juga mendukung program Kemensos yang berorientasi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, yakni KUBE.
Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra M. Husni, program pemberdayaan sosial seperti KUBE harus terus ditingkatkan. "Kan anggarannya Rp20 juta, kalau perlu ditingkatkan," katanya.
Sementara Anggota Fraksi PKS Nurhasan menyatakan KUBE harus terus diperkuat karena untuk menciptakan mental muzzakki (pembayar zakat).
"Bukan untuk menciptakan mental mustahik (penerima zakat/bantuan). Saya sepakat agar KUBE ini diarahkan agar lebih eksis, membangun semangat dan lebih produktif," katanya. (OL-12)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved