4 Provinsi Gagal Capai Bonus Demografi

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi empat provinsi, yaitu, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku tidak akan mengalami bonus demografi. "Sebetulnya, keempat provinsi itu kasihan. Karena provinsi lain mengalami bonus demografi, sedangkan mereka tidak," ujar Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Sudibyo Alimoeso, di sela seminar bertajuk Bonus Demografi: Anugerah atau Musibah, di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, NTT hampir mustahil meraih bonus demografi, lantaran pemerintahannya gagal menekan tingkat kelahiran pada pasangan usia subur (total fertility rate/TFR).

Bahkan, saat ini TFR di NTT 3,8, yang artinya sangat jauh dari rata-rata nasional 2,6. TFR 3,8 artinya rata-rata jumlah anak pasangan usia subur di NTT mencapai lebih dari empat anak. Penyebab tingginya TFR di NTT, menurut Sudibyo, ada dua faktor. Pertama, kebanyakan peserta program KB menggunakan metode KB alami, seperti metode kalender. Metode itu rentan mengalami kegagalan dibanding menggunakan kontrasepsi modern. Faktor kedua, tingginya kehamilan remaja sebelum menikah.

Di Papua dan Papua Barat, lanjut Sudibyo, penyebabnya hampir sama, yaitu kebanyakan pemerintah daerah di sana justru mendorong agar warga asli Papua melahirkan anak banyak. Kebijakan itu dilandasi oleh pertumbuhan penduduk pendatang yang semakin meningkat. Di sisi lain, jumlah penduduk asli semakin berkurang, bahkan beberapa suku asli dikabarkan punah karena penyakit HIV/AIDS dan kasus gizi pada bayi. Untuk wilayah Maluku, kegagalan disebabkan tingginya tingkat putus KB (drop out/DO). Penyebabnya karena mayoritas peserta KB di Maluku masih menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, seperti pil dan suntikan yang perlu diulang secara berkala. Kegagalan pencapaian bonus demografi diperkirakan mengakibatkan laju pembangunan ekonomi tertinggal. Pasalnya, jumlah penduduk produktif akan lebih banyak menanggung penduduk tidak produktif.

Kebijakan khusus
Bonus demografi merupakan suatu kondisi yang terjadi seumur hidup sekali, ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari pada penduduk nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Di masa itulah menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran sebesar-besarnya dan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Jepang dan Korea Selatan ialah salah satu contoh negara di Asia Pasifik yang mampu memanfaatkan bonus demografi.

Untuk menjaga agar bonus demografi di Indonesia yang diperkirakan terjadi pada 2020-2030 dapat terwujud, Ketua Pembina Yayasan Mahkota Insan Cita Hanifah Husein Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, berbagai kebijakan khusus harus diambil pemerintah. Hanifah mendesak agar setiap perencanaan kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan hukum berbasis kependudukan. Pasalnya, jumlah penduduk produktif yang melimpah saat bonus demografi datang akan menjadi sia-sia jika mereka tidak berkualitas.