Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari P. Batubara menuturkan dari sekitar 98 juta data warga prasejahtera yang dikelola sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 30 juta jiwa yang belum jelas nomor induk kependudukannya (NIK). Hal itu dikemukakan Mensos saat menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy di kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
"Ini yang akan kami dorong, agar Dukcapil bisa melalukan pemadanan secara door to door (dari rumah ke rumah). Kami ingin agar bansos kepada warga pra-sejahtera bisa tepat sasaran dengan berbasis NIK," kata Mensos.
Ia menuturkan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong agar warga prasejahtera yang menerima bansos harus berbasis NIK.
"Minggu depan kami akan melakukan pemadanan data dengan Dukcapil Kemendagri. Tujuannya agar NIK menjadi basis dalam penyaluran bansos kepada warga pra-sejahtera. Sementara data yang penduduk dengan NIK berada dalam domain Dukcapil," kata Mensos.
Masih mengenai data, Kemensos juga mendapatkan data sekitar 530.000 anak sekolah Kelas XII yang masih harus diverifikasi. Saat ini sebanyak 190 ribu data siswa sudah terpadankan. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Artinya sudah bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah," kata Mensos.
Mensos menyampaikan bahwa data siswa sangat penting untuk mewujudkan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah saat mereka lulus sekolah jenjang menengah atas (SMA).
baca juga: Keriangan Belajar di Luar Kelas Sambil Berelaksasi
"Saya sampaikan kepada Pak Menko, bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal itu," ucapnya.
Pertemuan itu menurut Menko PMK Muhadjir guna meningkatkan koordinasi dan optimalisasi program di lingkungan Kementerian Sosial dengan lembaga terkait, khususnya di bawah Kemenko PMK. (OL-3)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved