Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, DPR Minta Kemenhub segera Evaluasi Operasional Green SM

INSIDEN kecelakaan kereta api di kawasan Stasiun Bekasi Timur memunculkan perhatian serius terhadap faktor penyebab awal yang diduga berasal dari gangguan di perlintasan sebidang. 

Dalam pernyataanya, Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien, menilai penting untuk menelusuri secara menyeluruh kronologi awal kejadian, khususnya keterlibatan kendaraan taksi yang berhenti di lintasan rel dan memicu rangkaian gangguan operasional.

Menurut Daniel, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia didorong untuk mengambil langkah cepat dan komprehensif dalam melakukan evaluasi, tidak hanya pada aspek teknis perkeretaapian, tetapi juga terhadap pihak eksternal yang diduga menjadi pemicu awal insiden. Salah satu fokus utama adalah operasional taksi hijau dari Green SM Indonesia yang berada di lokasi kejadian.

Baca juga : Belajar dari Insiden Bekasi, PT KAI Daop 8 Surabaya Masif Penataan Perlintasan Sebidang

Daniel menyoroti adanya sejumlah keluhan masyarakat terhadap operasional Green SM, khususnya terkait perilaku berkendara yang dinilai kurang memperhatikan aspek keselamatan. Dalam berbagai laporan, armada taksi tersebut disebut kerap berkendara secara agresif di jalan raya. 

“Oleh karena itu, diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran standar operasional yang berkontribusi terhadap kejadian ini,” tegasnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (29/4).

Selain itu, ia juga melihat adanya kejanggalan yang perlu dicermati, terutama terkait bagaimana kendaraan yang berada dan berhenti di area perlintasan rel yang seharusnya steril dari aktivitas kendaraan umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di lapangan serta tingkat kepatuhan terhadap aturan keselamatan lalu lintas di perlintasan sebidang.

Daniel mendorong Kemenhub Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek perizinan operasional Green SM, termasuk kelayakan armada, standar keselamatan pengemudi, serta kepatuhan terhadap regulasi transportasi yang berlaku. Evaluasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh operator transportasi publik benar-benar memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa audit dan investigasi yang dilakukan harus berlangsung secara transparan dan akuntabel. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan, baik dalam pengawasan transportasi jalan maupun integrasinya dengan sistem perkeretaapian, sehingga keselamatan publik dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. (E-4)