Kadin Institute: MBG Jadi Mesin Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan memiliki potensi besar sebagai penggerak baru ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia melalui lembaga risetnya, Kadin Indonesia Institute. Executive Director Kadin Institute, Mulya Amri, menegaskan bahwa program MBG telah memberikan dampak nyata pada sektor riil, khususnya di bidang pangan.

"Dulu sebelum program MBG dimulai, stok ayam dan telur kita berlebih. Sekarang justru kekurangan, hingga harga telur jadi lebih mahal. Kita sedang memacu produksi lebih banyak lagi," jelasnya.

Menurut Mulya, kondisi tersebut membuka peluang besar bagi peternak ayam dan petani sayur di daerah. Ia menyebut program MBG sebagai berkah ekonomi yang mendorong pelaku usaha lokal untuk beradaptasi dan menangkap peluang baru.

Baca juga : MBG Bawa Dampak Positif yang Beragam

Salah satu contoh datang dari Benedictus Dalupe, peternak ayam petelur di Tambolaka, Sumba Barat Daya. Ia menjadi bagian dari rantai pasok program MBG dengan menyuplai telur untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami adalah salah satu supplier bahan baku telur untuk SPPG atau dapur MBG di kecamatan Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya. Kami saat ini baru tahap pengembangan jadi baru mampu menyuplai secara regular satu dapur. Selama ini kami menyuplai sekitar 20-25 ikat telur, kisarannya sekitar 3000 butir lebih. Seminggu kami mengirim sekitar tiga kali secara regular. Biasanya di hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Saat ini kemampuan regular kami memang baru bisa suplai satu SPPG, ada SPPG lain yang meminta tapi karena keterbatasan stok kami memprioritaskan satu SPPG saja,” terang Benedictus.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum adanya MBG, sekitar 95 persen kebutuhan telur di wilayahnya masih dipasok dari Pulau Jawa. Namun kini, mulai muncul minat peternak lokal untuk mengembangkan usaha serupa, seiring meningkatnya permintaan.

Baca juga : BGN Tegaskan Prinsip No Service, No Pay, Insentif SPPG Dapat Langsung Dihentikan

Fenomena ini, menurut Mulya, menjadi momentum penting bagi pengusaha daerah untuk melakukan transformasi bisnis. Ia mendorong pelaku usaha untuk tidak terpaku pada sektor lama dan mulai merambah sektor yang terdorong oleh program MBG.

"Ayo pengusaha daerah, lakukan pivot. Jika dulu fokus di konstruksi, sekarang ambil kesempatan di industri makanan, kesehatan, dan pertanian," seru Mulya.

Mulya juga menjelaskan bahwa dana APBN dalam program MBG sebagian besar dialokasikan untuk operasional, seperti pengadaan makanan dan relawan, bukan untuk pembangunan infrastruktur dapur. Oleh karena itu, peran pengusaha menjadi sangat penting dalam membangun dan mengelola fasilitas tersebut.

"Kalau membangun dapur harus pakai dana pemerintah semua, itu pasti tekor. Modal satu dapur itu bisa Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar. Jadi, pengusaha yang membangun dapurnya, merekrut orangnya, dan mengelola jaringan ke penghasil makanan," ungkapnya.

Dari target sekitar 30.000 dapur MBG secara nasional, saat ini sekitar 20.000 unit telah beroperasi. Mulya pun mendorong pengusaha di berbagai daerah, khususnya wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), untuk mengambil peluang dari sisa target yang masih terbuka.

Di sisi lain, Mulya mengakui adanya persepsi negatif dari sebagian masyarakat, terutama kelas menengah, yang menilai program ini tidak perlu melibatkan pemerintah. Namun, ia menilai pandangan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

"Banyak kesalahan persepsi kita sebagai kelas menengah. Kita berasumsi anak-anak ini sudah makan. Kenyataannya, banyak yang tidak dikasih makan," ujarnya.

Sejumlah penelitian turut memperkuat argumen tersebut. Studi dari LabSosio-LPPSP FISIP UI menunjukkan bahwa mayoritas orang tua siswa memberikan penilaian positif terhadap program MBG karena mampu meringankan beban ekonomi keluarga.

“Hampir separuh murid, 48,5% siswa, mengaku jarang atau bahkan tidak pernah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dengan begitu 85,8% siswa selalu menghabiskan makanan MBG yang disajikan,” ungkap Hari Nugroho, Ketua LabSosio-LPPSP FISIP UI.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Research Institute Of Socio-Economic Development. Peneliti RISED, M. Fajar Rakhmadi, menyebut bahwa mayoritas keluarga rentan mendukung keberlanjutan program ini.

"Sebanyak 81% orang tua dari rumah tangga rentan menyatakan mendukung keberlanjutan MBG. Menariknya, dukungan ini bukan semata soal penghematan uang, tetapi lebih pada rasa aman dan kepastian bahwa anak mereka mendapat akses makanan bergizi selama di sekolah,” ujarnya.

Selain itu, survei dari Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi, dengan 12,2 persen responden menyatakan sangat puas dan 60,6 persen cukup puas terhadap program MBG.

Intervensi pemerintah melalui penyediaan makanan bergizi dinilai memiliki dampak langsung terhadap konsentrasi belajar siswa dan kualitas pembelajaran. Dalam jangka panjang, hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Mulya kembali menegaskan bahwa dampak terbesar program ini memang bersifat jangka panjang.
 
“Program ini adalah investasi jangka panjang. Meski manfaat kualitas sumber daya manusia (SDM) baru akan terasa 5 hingga 15 tahun ke depan,” pungkasnya. (E-3)