Harga BBM Subsidi Dipastikan tidak Naik di Tengah Krisis Selat Hormuz

PEMERINTAH Indonesia mengambil posisi tegas untuk membentengi rakyat dari guncangan krisis energi global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar, dalam waktu dekat.

Keputusan strategis ini diambil menyusul arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengungkapkan bahwa kepala negara memerintahkan tim ekonomi untuk "memutar otak" mencari solusi fiskal agar beban krisis energi di Timur Tengah tidak langsung ditransmisikan ke kantong masyarakat.

Instruksi Presiden: Rakyat Jangan Terbebani

“Saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus-menerus mencari solusi terbaik. Semalam, arahan Pak Presiden adalah mencari akal bagaimana agar kami jangan memberatkan rakyat untuk BBM subsidi, sekalipun dunia sedang krisis,” tegas Bahlil saat melakukan inspeksi mendadak di Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).

Bahlil menekankan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih mampu menjaga stabilitas harga eceran di SPBU. Berdasarkan data terbaru, harga Pertalite masih bertahan di angka Rp10.000 per liter dan Solar subsidi di Rp6.800 per liter, meskipun harga minyak mentah dunia sempat bergejolak hingga menembus angka US$119 per barel pada pertengahan Maret lalu.

Dampak Perang dan Blokade Selat Hormuz

Krisis energi yang melanda dunia saat ini dipicu oleh eskalasi militer antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran. Situasi memburuk setelah Iran mengambil kendali penuh atas Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Blokade ini menyebabkan gangguan distribusi energi ke negara-negara Asia. Namun, Bahlil memastikan bahwa ketahanan energi nasional masih terjaga. “Stok energi yang meliputi bensin, solar, serta LPG masih aman. Kami meminta masyarakat untuk mengonsumsi energi dengan bijak dan tidak melakukan penimbunan,” imbuhnya.

Ancaman Fiskal dan APBN

Meski harga BBM subsidi ditahan, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprediksi akan meningkat tajam. Analis ekonomi menilai pemerintah harus menyiapkan bantalan fiskal yang kuat jika konflik di Teluk Persia berkepanjangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah memberikan sinyal bahwa pemerintah akan memaksimalkan penggunaan cadangan devisa dan penyesuaian belanja non-prioritas untuk menambal beban subsidi energi yang membengkak imbas lonjakan harga minyak global.

Langkah Indonesia ini kontras dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Filipina, misalnya, telah menetapkan status darurat energi nasional sejak 24 Maret lalu akibat ketergantungan tinggi pada impor minyak yang melewati Selat Hormuz. (