Pemerintah Umumkan Swasembada Pangan, Keberlanjutan Produksi Beras Jadi Catatan

PEMERINTAH dijadwalkan mengumumkan swasembada pangan dalam rangkaian kegiatan Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1). Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam acara yang melibatkan ribuan petani secara langsung dan jutaan petani secara daring tersebut.

Undangan kegiatan yang diterbitkan Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan sekitar 5.000 petani dan penyuluh akan hadir secara fisik, sementara sekitar dua juta petani mengikuti secara daring. Selain itu, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan dan perbankan, perguruan tinggi, serta asosiasi pertanian turut diundang.

Pengamat pertanian, Khudori menilai pengumuman swasembada pangan perlu disertai kejelasan definisi dan konteks produksi. Ia mengingatkan bahwa secara historis, panen raya padi di Indonesia berlangsung pada Februari hingga Mei.

Baca juga : Prabowo Banggakan RI Capai Swasembada Beras

“Jika panen raya dimaknai sebagai produksi yang lebih besar dari konsumsi, maka secara siklus peluang tersebut baru dimulai pada Februari,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima.

Dia menilai, pemerintah perlu hati-hati dalam penggunaan istilah swasembada pangan. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan didefinisikan sangat luas seperti mencakup hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga air. Dengan definisi tersebut, ia memperkirakan bahwa swasembada pangan secara menyeluruh akan sulit dicapai.

Khudori menambahkan, hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara terbuka batasan swasembada yang dimaksud, apakah pemenuhan kebutuhan domestik hingga 90% atau tanpa impor sama sekali. Tanpa kejelasan tersebut, capaian swasembada akan sulit diukur secara objektif.

Baca juga : Dukung Percepatan Swasembada Pangan Pemerintah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 Januari 2026, produksi beras nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan produksi tertinggi sejak 2018 dan menghasilkan surplus sekitar 3,81 juta ton.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kenaikan produksi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural. Peningkatan produksi lebih banyak disumbang oleh bertambahnya luas panen hingga 1,29 juta hektare, sementara kenaikan produktivitas relatif terbatas, sekitar 0,45%. Faktor cuaca yang mendukung sepanjang 2025 juga turut berkontribusi terhadap capaian tersebut.

Memasuki 2026, tantangan keberlanjutan produksi dinilai masih besar. Fokus kebijakan pertanian tidak lagi hanya pada padi dan jagung, tetapi juga pada pengembangan komoditas lain seperti kedelai, singkong, dan gula, serta peningkatan produksi telur dan daging ayam untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perluasan fokus ini berpotensi memengaruhi alokasi lahan, anggaran, dan sumber daya manusia.

Sementara itu, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikan produksi beras Indonesia pada 2026 sebesar 33,6 juta ton, menurun dibandingkan 2025. Penurunan tersebut diperkirakan terjadi seiring berkurangnya luas panen dan produktivitas.

Khudori menilai proyeksi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar capaian produksi beras dapat dijaga.

“Ke depan, tantangan utamanya adalah memastikan keberlanjutan produksi. Pengumuman swasembada sebaiknya diikuti dengan kebijakan yang konsisten agar produksi tidak kembali menurun,” tandasnya. (H-2)