Bandara IMIP Dinilai sebagai Potret Buruk Kegagalan Pengawasan Dirjen Perhubungan Udara

KONTROVERSI keberadaan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, kian memicu kekhawatiran publik. Bukan hanya soal dugaan absennya Bea Cukai dan Imigrasi, tetapi juga menguatnya kritik bahwa insiden ini mencerminkan kegagalan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap fasilitas penerbangan.

Sorotan terhadap bandara tersebut muncul setelah Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan di area dekat fasilitas latihan militer TNI. Hasil temuan memperlihatkan bahwa bandara yang beroperasi di dalam kawasan IMIP tidak menunjukkan kehadiran otoritas resmi negara. Tidak ada kantor Bea Cukai, tidak ada Imigrasi, bahkan tidak terlihat kehadiran otoritas penerbangan sipil, yang semestinya berada di bawah kendali Dirjen Perhubungan Udara.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan fundamental, yakni peran Dirjen Perhubungan Udara dalam memastikan bahwa setiap bandara, termasuk yang dibangun oleh pihak swasta memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan legalitas.

Baca juga : DPRD Sulteng Soroti Bandara IMIP, Pengawasan Negara Dinilai Lemah

Absennya negara di fasilitas strategis seperti bandara memunculkan dugaan bahwa kawasan industri tersebut telah berubah menjadi “zona eksklusif bebas hukum”. Tanpa pengawasan resmi, arus keluar-masuk orang dan barang berpotensi berlangsung tanpa pencatatan, membuka ruang penyelundupan, perpindahan tenaga kerja ilegal, hingga manipulasi logistik hasil tambang.

Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa pengawasan negara adalah bentuk ancaman langsung terhadap integritas nasional.

“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika itu terjadi, berarti ada negara dalam negara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (27/11).

Baca juga : Kontroversi Bandara IMIP di Morowali, Pengamat Pertanyakan Dasar Klaim Menhan

Situasi ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian atau pembiaran dari regulator penerbangan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. DPR mendesak pemerintah untuk memeriksa seluruh dokumen perizinan, termasuk izin operasional bandara, izin pengelolaan dan pelayanan penerbangan, pemenuhan standar keselamatan, serta kewajiban penempatan instansi negara di lokasi. Jika ada unsur kelalaian, Dirjen Perhubungan Udara harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun hukum.

Pengamat hukum Hendrikus Hali Atagoran menilai kasus ini sebagai pelanggaran berat terhadap regulasi penerbangan dan prinsip pengawasan negara.

“Bandara adalah objek vital strategis. Beroperasinya bandara tanpa otoritas negara adalah kegagalan pengawasan. Dirjen Perhubungan Udara wajib menjelaskan bagaimana fasilitas seperti ini bisa berjalan tanpa memenuhi ketentuan dasar negara,” tegasnya.

Menurut Atagoran, jika terbukti terdapat penerbangan komersial atau logistik rutin, sanksinya tidak hanya untuk pengelola IMIP, tetapi juga menyasar regulator yang lalai.

“Harus ada audit menyeluruh. Semua izin harus dibuka ke publik. Ini soal kedaulatan, bukan sekadar administrasi.”

Ketiadaan pengawasan negara di bandara IMIP membuka kemungkinan terjadinya penyelundupan barang tambang, perpindahan tenaga kerja asing tanpa kontrol imigrasi, potensi korupsi dan transaksi gelap, serta manipulasi logistik industri dalam skala besar.

Situasi ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan Dirjen Perhubungan Udara selama ini tidak berjalan efektif.bPublik mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap legalitas Bandara IMIP; memeriksa tanggung jawab dan kelalaian Dirjen Perhubungan Udara;bmenempatkan Bea Cukai, Imigrasi, dan otoritas penerbangan sebelum bandara beroperasi kembali; dan memberikan sanksi tegas atas setiap pelanggaran administratif maupun pidana.

Kontroversi Bandara IMIP kini menjadi test case besar bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dalam menunjukkan apakah negara benar-benar hadir dalam mengawasi investasi skala besar dan melindungi kedaulatan nasional. (Cah/P-3)