Lapas Morowali Overkapasitas, Legislator Desak Transparansi Data WBP

Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, memberikan catatan kritis terkait kondisi pemasyarakatan di Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan kerja reses ke Morowali, Rabu (22/4), ia menyoroti potensi overkapasitas lapas dan mendesak transparansi data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Marinus menekankan bahwa akurasi data sangat krusial untuk menentukan kebijakan anggaran dan pembangunan fasilitas baru. Berdasarkan data yang diterima, dari total 4.169 WBP di wilayah tersebut, terdapat 952 orang yang masih berstatus tahanan atau titipan.

“Kalau sebagian dari 952 itu masih titipan dan belum menjadi kewajiban lapas, maka tidak serta-merta bisa dikatakan overkapasitas. Ini harus jelas,” tegas Marinus dalam pertemuan dengan Kanwil Kemenham Sulteng dan jajaran Ditjenpas.

Baca juga : Legislator PDIP Tekankan Perlindungan Pekerja Migran tak Cukup dengan Regulasi

Selain masalah kapasitas, Marinus menyoroti dominasi kasus narkotika yang mencapai 49 persen dari total populasi WBP. Ia meminta klasifikasi tegas antara bandar besar dan kecil, termasuk kebijakan pemindahan ke Lapas Nusakambangan bagi narapidana risiko tinggi.

Terkait solusi jangka panjang, politikus PDI Perjuangan ini mendorong optimalisasi KUHP dan KUHAP baru melalui program pembinaan produktif. Ia mengusulkan kolaborasi strategis antara lapas dengan sektor industri pertambangan yang masif di Morowali.

“Kalau mereka tidak punya kegiatan, potensi gangguan keamanan bisa meningkat. Perlu ada solusi konkret, termasuk kemungkinan kerja sama dengan industri agar mereka tetap produktif,” pungkasnya.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh perwakilan Wakil Ketua LPSK, Kanwil Ditjenpas Sulteng, serta Kanwil Ditjenim Sulteng guna menyelaraskan pengawasan fungsi pemasyarakatan dan imigrasi di wilayah tersebut. (Z-10)