Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI) memperkuat komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016. Langkah itu menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan MCCI dalam memperkuat aspek Governance pada laporan ESG (environmental, social, and governance) perusahaan.
Direktur Utama MCCI Anang Adji Sunoto memastikan, pihaknya telah memiliki prosedur dan kebijakan internal yang mengatur pencegahan praktik penyuapan, sebagaimana tertuang dalam sistem compliance perusahaan.
Hal itu guna memastikan tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan dengan menerapkan kebijakan internal terkait anti-penyuapan dan pengendalian gratifikasi.
"Kita memang sudah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) dan kebijakan yang mencantumkan larangan gratifikasi serta prinsip anti-penyuapan. Kita akan terus comply prosedur yang kami miliki agar sesuai dengan penerapan ISO 37001:2016," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/10).
Lebih lanjut, Anang menjelaskan, penguatan kebijakan internal ini merupakan langkah awal MCCI untuk secara bertahap menyesuaikan diri dengan standar SMAP berbasis ISO 37001:2016. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola yang berintegritas serta menumbuhkan budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi.
Ia menegaskan, keberlanjutan tidak hanya diukur dari kinerja lingkungan atau sosial, tetapi juga dari seberapa kuat tata kelola dijalankan dengan penuh integritas. Karena itu, kebijakan anti-penyuapan dan gratifikasi yang dimiliki MCCI menjadi bagian penting dalam menciptakan budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab.
Sebagai wujud nyata penguatan tata kelola, MCCI juga telah menerbitkan Compliance Book yang berfungsi sebagai pedoman perilaku etis dan panduan kepatuhan bagi seluruh karyawan. Melalui dokumen ini, perusahaan menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap kegiatan bisnis dan interaksi dengan pihak ketiga.
"Langkah ini membantu kami membangun lingkungan kerja yang transparan dan berintegritas tinggi, sekaligus memperkuat kepercayaan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan terhadap komitmen MCCI dalam menjalankan bisnis yang bersih," terang Anang.
Selain itu, MCCI secara rutin melakukan sosialisasi dan pelatihan internal untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap risiko penyuapan serta pentingnya pelaporan dini apabila ditemukan indikasi pelanggaran etika bisnis.
Melalui pendekatan ini, MCCI menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsible governance di industri kimia, sejalan dengan semangat Responsible Care yang dipegang perusahaan dalam menjalankan praktik keberlanjutan.
"Dengan sistem yang terstandar dan terukur, kami ingin memastikan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi dan penyuapan dalam bentuk apa pun," pungkas Anang. (Mir/P-3)
Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukuman kasus suap. Ia memilih fokus bisnis keluarga dan rehat politik.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus TPPU. Usai sidang, ia singgung “azab”. Kuasa hukum menyebut putusan tidak adil dan memastikan akan banding.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Hakim mengungkap aliran dana hingga Rp137 miliar dalam persidangan.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
KPK terbitkan SE larangan gratifikasi Lebaran 2026 bagi ASN dan pejabat. Tercatat 32 laporan masuk senilai Rp13,6 juta. Simak aturan lengkapnya di sini.
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved