Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan penangan tegas terhadap kendaraan angkutan over dimension dan over loading (ODOL). Hal ini disampaikan Prabowo saat menerima pimpinan Komisi V DPR RI, di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Angkutan jalan itu undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan tadi kami juga bahas soal overdimension overloading atau ODOL ya. ODOL ini juga tadi dibahas dan Pak Presiden sudah memerintahkan ODOL ini untuk dirapikan," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus usai menemui Presiden Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4).
Lasarus mengaku telah menyampaikan sejumlah persoalan yang membuat kendaraan ODOL sulit ditegakan. Kemudian, Presiden telah memerintahkan jajarannya agar keluhan dari legislatif ini dapat diselesaikan.
"Kenapa (harus diselesaikan)? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada," bebernya.
Presiden, kata Lasarus, telah memerintahkan jajarannya untuk segera menyusun upaya penindakan kendaraan ODOL. Ditargetkan pekan depan telah dapat dijalankan. "Tadi Presiden menyampaikan minggu depan, minggu depan akan ditindak lanjutin," tandas Lasarus. (Bob/P-2)
Akibat kejadian itu, lokomotif KA 408 mengalami gangguan teknis berupa patahnya plug kran sehingga kereta sempat berhenti di lokasi.
KNKT mengkritik sikap pengemudi dan mekanik bus serta truk di Indonesia yang kerap mengabaikan prosedur teknis demi efisiensi singkat
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
Kemenhub dinilai sepatutnya tidak menghentikan atau menghambat angkutan logistik truk sumbu 3 saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru)
Pembatasan operasional truk bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan.
KEBIJAKAN pelarangan operasional truk dengan sumbu tiga (truk logistik) selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menuai respons dari para sopir dan asosiasi logistik.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved