Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi IV DPRI RI, Siti Hediati Hariyadi mengatakan, menyerap gabah petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sangatlah penting. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa petani harus dilindungi salah satunya dengan cara menyerap gabah sesuai dengan HPP.
Perempuan yang akrab disapa Mbak Titiek ini menegaskan pihaknya akan mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penyerapan gabah petani dengan harga layak. Ia berharap Bulog dapat bekerja maksimal dengan menyerap gabah sesuai dengan HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram.
"Dengan memastikan harga sesuai HPP, kita bisa melindungi petani dari kerugian besar. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa ini adalah langkah prioritas," kata Siti dalam keterangan yang diterima, Jumat (16/1/2025).
Titiek dalam kunjungannya bersama Menteri Pertanian di lokasi panen padi Desa Triharjo, Kapanewon Pandak, Kebupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (15/1/2025), hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.
Dalam kesempatan itu, ia pun memberi apresiasi atas langkah Kementerian Pertanian yang telah memberikan berbagai bantuan, seperti benih unggul, pupuk, alat pertanian, dan normalisasi irigasi. "Ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi komitmen kita semua untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Titiek.
Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas padi di tingkat petani. "Kita sudah siapkan sarana dan prasarana. Sekarang tinggal memastikan gabah terserap sesuai HPP," tegas dia.
Amran menambahkan, peran Bulog sangat strategis dalam menjaga stabilitas harga gabah untuk mendukung kesejahteraan petani. Ia mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja keras memastikan gabah petani terserap dengan maksimal.
Dampak harga pembelian gabah sebesar Rp5.500 per kilogram yang saat ini terjadi di Bantul dinilai cukup berdampak. Menurut Mentan, selisih Rp1.000 per kilogram dapat menyebabkan kerugian hingga Rp25 triliun bagi petani, mengingat target panen nasional mencapai 25 juta ton.
"Dampak ini signifikan. Kalau selama empat bulan harga terus di bawah HPP, pendapatan petani akan sangat tergerus," pungkas dia. (S-1)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rina Saadah optimistis target swasembada pangan nasional pada 2029 dapat tercapai, didasari keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada 2025.
Defiyan menekankan bahwa status swasembada hanya bisa diakui secara objektif jika secara faktual tidak ada lagi impor beras yang dilakukan oleh BUMN PT Badan Urusan Logistik (Bulog).
Minyakita laku keras di Pasar Gedhe Klaten karena harga terjangkau Rp15.700/liter. Pedagang berharap pasokan ditambah guna penuhi permintaan warga.
Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggandeng mitra untuk membuka kios RPK guna mengatasi kelangkaan Minyakita.
Meski stok melimpah, Mentan menekankan bahwa pemerintah tetap waspada terhadap tantangan eksternal, terutama dampak fenomena El Nino.
Kementerian Pertanian menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,5 juta ton sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved