Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan nasib penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan. Itu menyusul kunjungan yang dilakukan DPR ke Istana Negara.
"(Diskusi) dengan DPR saya tidak ikut. Kita tunggu minggu depan akan diputus oleh Pak Presiden," ujarnya kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Kamis (5/12).
Sebelumnya diketahui, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Miskbakhun mengungkapkan PPN dengan tarif 12% tetap berlaku pada barang-barang mewah, atau yang selama ini menjadi objek dalam PPnBM. Sementara untuk masyarakat miskin, sebut dia, tetap akan dikenakan PPN tarif 11%.
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan pemerintah masih akan melakukan kajian perihal tarif PPN 12% di 2025.
Adapun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap mengharapkan adanya penundaan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tahun depan. Itu karena dunia usaha menilai tingkat konsumsi masyarakat masih berada dalam kondisi tertekan.
"Kami tentu berharap tetap agar PPN 12% ini tetap ditunda, sampai dengan kondisi ekonomi kita dan daya beli masyarakat kita itu membaik, tetapi kalaupun ada kesepakatan dengan Komisi XI, kita tunggu, yang disebut dengan selektif barang-barang tertentu itu yang seperti apa," ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang saat dihubungi, Kamis (5/12). (Mir/M-3)
Menkeu Purbaya memastikan tak ada pajak baru seperti pajak tol dan pajak orang kaya. Pemerintah fokus menutup kebocoran dan mengejar perusahaan nakal.
Kebijakan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100% melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025 dipandang sebagai stimulus positif.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penambahan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Rp84,5 triliun dari transaksi digital lintas negara
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai atau PPN DTP sebesar 100 persen untuk pembelian properti yang berlaku hingga 31 Desember 2027
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang keringanan atau insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk pembeli rumah susun ataupun tapak hingga 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
Pemerintah terapkan tarif bea masuk 0% untuk impor LPG dan bahan baku plastik guna tekan dampak konflik Timur Tengah dan lonjakan harga kemasan.
JP Morgan menempatkan ketahanan energi Indonesia peringkat 2 dunia. Menko Airlangga sebut ini hasil kebijakan jangka panjang dan ruang fiskal APBN 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.300 per dolar AS.
Airlangga Hartarto menegaskan Amerika Serikat penyumbang surplus perdagangan tertinggi, sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar Indonesia.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 oleh Bank Dunia hal yang wajar. Bank Dunia
Airlangga menegaskan wacana pemotongan gaji menteri belum pernah dibahas resmi. Menkeu Purbaya menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved