Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAKAR pembangunan sosial dan kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi menduga naiknya angka garis kemiskinan selama setahun terakhir didorong faktor banyaknya bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah. Program bansos itu antara lain Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan lainnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan Maret 2024 sebesar Rp582.932 per kapita per bulan. Jumlah ini naik 5,9% dibandingkan Maret 2023 dengan Rp550.458 per kapita per bulan. Garis kemiskinan merupakan pengukuran pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Bila penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.
"Dengan banyaknya bansos yang diberikan pemerintah, maka daya beli bisa meningkat dan itu berpengaruh ke pengeluaran masyarakat," ungkap Tadjuddin saat dihubungi Media Indonesia, Senin (1/7).
Baca juga : Bansos telah Ditunggangi Kepentingan Politik
Mengutip data BPS, jumlah penduduk miskin di Tanah Air menurun 680 ribu. Tingkat kemiskinan di Maret 2024 sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang. Jumlah ini menurun 0,33% dibandingkan Maret 2023 yang berjumlah 25,90 juta orang.
Tadjuddin menyebut selain bansos, aktivitas kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga ditengarai mendorong peningkatan belanja masyarakat dengan perputaran uang yang lebih besar daripada kondisi biasanya.
"Pada saat Pemilu banyak uang beredar di lapisan masyarakat bawah, namun sifatnya hanya sesaat," ucapnya.
Tadjuddin mendorong pemerintah untuk melakukan penanganan jangka panjang untuk pengentasan angka kemiskinan. Pasalnya, dia memprediksi pemerintah akan kesulitan mengejar target tingkat kemiskinan di kisaran 7,5% dengan berbagai faktor yang ada.
"Saya kira target itu tidak masuk akal karena memang sulit menurunkan level 1% saja," pungkasnya. (Ins)
Akibatnya bencana alam kekeringan lahan sawah yang sebelumnya melanda sekitar 100 ha (hektare) di Kabupaten Pidie, kini terus meluas ke Kabupaten Aceh Besar. Itu karena sejak dua bulan terakhir
Perubahan efek cuaca tidak bersahabat akibat peningkatan suhu air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya itu membuat iklim semakin tidak menentu.
Sejumlah desa yang jagungnya gagal panen tersebar di Kecamatan Panceng. Antara lain, lahan di Desa Pantenan, Ketanen, Banyutengah, Prupuh, Wotan, Suwalan, Sumurber, Serah, Sukodono
FENOMENA alam El Nino yang diprediksi akan segera kembali terjadi membuat puluhan hektare (ha) tanaman padi sawah di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, terganggu pertumbuhannya.
SAMPAI dengan saat ini, Indonesia masih merasakan dampak dari fenomena El Nino yang telah terjadi beberapa waktu lalu.
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Korban TPPO paling banyak ditemukan melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi online
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok, daripada untuk beli lauk pauk (protein hewani).
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI berkolaborasi dengan SMK Peternakan Lembah Hijau secara resmi meluncurkan Program Balai Ternak Kelompok Lembah Hijau Farm di Desa Tambakboyo
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga bulan juni total inflansi Kabupaten OKU Timur berada posisi 2,14%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved