Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH daerah diharapkan mampu mengoptimalisasi dana yang dikelola untuk mendorong perekonomiannya. Dana yang ada di dalam APBD semestinya dibelanjakan dengan efektif dan efisien, alih-alih memupuknya di perbankan.
Data kementerian keuangan menunjukkan dalam lima tahun terakhir dana pemerintah daerah kerap menggunung menjelang hingga bulan November dan susut di Desember. Pola tersebut dinilai kurang efektif lantaran dampak dari belanja daerah hanya terasa jelang tutup buku anggaran.
"Pola belanja yang di akhir ini memang sebetulnya tidak bagus juga. Karena mengindikasikan program-program di daerah tidak cukup terencana dengan baik," kata ekonom makroekonomi dan keuangan LPEM UI Teuku Riefky saat dihubungi, Kamis (27/6).
Baca juga : Dana di Perbankan Naik, Menkeu tak Lelah Ajak Pemda Belanja
Dipupuknya dana APBD di perbankan sedianya dapat dipahami sebagai salah satu cara bagi pemda menghasilkan atau menambah pemasukan. Hanya, langkah itu dinilai tak memiliki dampak yang cukup besar bagi roda perekonomian ketimbang membelanjakannya untuk kegiatan produktif.
Namun Riefky juga menilai persoalan tersebut tak bisa digeneralisasi. Sebab tiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal pengelolaan anggaran. Pasalnya, tak ada kepastian ekonomi daerah terkait bakal melesat meski belanja dilakukan di awal maupun tengah tahun.
Senada, periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemupukan dana di perbankan oleh pemda tak selalu bermakna buruk. Bisa jadi, kata dia, itu salah satu cara untuk mengoptimalisasi anggaran untuk memenuhi pendanaan program di bulan-bulan berikutnya.
"Katakanlah deposito diset 3 bulan atau 6 bulan ke depan, sehingga dalam 6 bulan ke depan ketika ada suatu proyek ataupun ketentuan untuk membayar belanja pemerintah daerah, mereka bisa membelanjakan hasil dari deposito yang dimasukkan di periode awal tahun 2024 ini," tuturnya.
Yusuf juga menilai persoalan pengelolaan anggaran pemda itu tak bisa dipukul rata. Pemupukan dana di suatu daerah bisa berdampak baik, belum tentu di daerah lainnya. Karenanya, perlu telaahan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan yang disusun sebelum masuk tahun anggaran. (Mir/Z-7)
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
PADA kuartal pertama 2026, pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan kualitas portofolio mengantarkan PT Bank BTPN Syariah Tbk menorehkan kinerja positif.
RUPST SMBC Indonesia menyetujui pembagian dividen tunai 20% dari laba bersih 2025 dan mengangkat Emilya Tjahjadi sebagai Direktur baru.
Ketahanan Perbankan RI Tetap Kuat Hadapi Risiko Dampak Perang Timur Tengah
DI atas kertas, Indonesia hari ini terlihat kuat. Kita memiliki bantalan fiskal Rp420 triliun, nilai yang tidak hanya besar, tetapi juga menenangkan. Sebanyak Rp120 triliun di Bank Indonesia
Lupa password akun penting? Simak 7 cara praktis mengakses sandi yang tersimpan di HP Android, iPhone, hingga Laptop Windows dan Mac secara aman.
Sidang perkara kredit PT Sritex yang melibatkan mantan pejabat Bank DKI, Babay Farid Wajdi, membahas risiko perbankan dan prosedur mitigasi kredit bermasalah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved