Jokowi Minta Seluruh Visi Misi Prabowo Masuk ke APBN 2025

PRESIDEN Joko Widodo disebut meminta agar seluruh program dan visi misi presiden terpilih Prabowo Subianto dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Arahan itu diberikan berbagai program bisa dibahas bersama dengan DPR sebelum anggaran negara tahun depan disahkan.

"Arahan Presiden Jokowi jelas, masukkan semua visi misi presiden terpilih ke dalam APBN 2025. Ini yang kita kerjakan bersama antara pemerintah dan DPR sekarang," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam seminar nasional Kajian Tengah Tahun Indef bertajuk Presiden Baru, Persoalan Lama, Selasa (25/6).

Dia menambahkan, saat ini pemerintah sedang membahas RAPBN dengan DPR untuk mendapatkan postur APBN 2025 yang akan digunakan oleh pemerintahan baru. Pengambil kebijakan menginginkan agar proses peralihan pemerintahan berjalan dengan mulus agar kesinambungan fiskal bisa terjaga.

Baca juga : Presiden Jokowi Pastikan Proses Peralihan Pemerintah akan Berjalan Lancar

Proses transisi tersebut juga diharapkan tak menemui kendala berarti. Harapannya, perekonomian Indonesia tak terganggu dan dapat terus bertumbuh sesuai dengan target yang ditetapkan. "APBN 2025 ini tentunya menjadi spesial, karena RAPBN ini adalah RAPBN transisi, dibuat oleh pemerintahan sekarang untuk presiden terpilih. Jadi dibuat pada masa transisi," tutur Febrio.

Adapun salah satu program presiden terpilih yang dipastikan masuk ke dalam RAPBN 2025 ialah Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp71 triliun kepada pemerintah baru untuk mengeksekusi program tersebut di tahun depan.

Besaran dana itu juga telah disepakati oleh tim perwakilan dari presiden terpilih. "Program MBG itu dilaksanakan secara bertahap 2025 dan telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).

Dia menambahkan, dana yang dialokasikan tersebut telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dan dibahas oleh pemerintah dan DPR. Dengan kata lain, dana tersebut telah masuk dalam kisaran defisit anggaran yang sejauh ini disetujui, yakni 2,29% hingga 2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

(Z-9)