Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) tidak akan segan memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Hal itu dilakukan guna meningkatkan produksi dan mendukung program percepatan kendaraan listrik di Indonesia.
"Kita enggak main-main untuk mobil listrik, support habis-habisan berbagai macam insentif," kata Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Rustam Effendi di Jakarta pada Jumat (1/3). Beberapa insentif yang diberikan pemerintah antara lain insentif bea masuk sebesar 0% dan PPnBM 0% untuk CBU dengan persyaratan bank garansi dan komitmen produksi 1:1 sesuai dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam roadmap.
Kemudian, insentif bea masuk sebesar 0% dan PPnBM 0% untuk CKD di bawah nilai TKDN sesuai roadmap sesuai dengan persyaratan bank garansi dan komitmen produksi sesuai dengan roadmap. Ada pula insentif PPnBM bagi mobil listrik dengan TKDN kurang lebih dari 40% mendapatkan PPnBM sebesar 0% dan atau pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15%.
Baca juga : Insentif Perumahan pada 2023-2024 Capai Rp3,7 Triliun
"Itu bukan main-main. Artinya pada waktu harga kendaraan listrik 150% dibandingkan mobil konvensional memang yang paling layak mobil penumpang. Dengan harga EV (electrical vehicle) 150% secara global ditambah bea masuk ditambah menjadi basis ditambah 15%, itu sebenarnya sudah cukup untuk berpikir bahwa investasi di Indonesia sangat menguntungkan," terang dia.
Hal tersebut, lanjut dia, telah dibuktikan oleh dua industri Wuling dan Hyundai. Kedua industri otomotif tersebut sudah berinvestasi dan menunjukkan antusias luar biasa.
Insentif lain yang diberikan oleh pemerintah ialah pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah 10%. Bahkan pemerintah juga melakukan pembebasan atau pengurangan pajak lain, baik dari pusat maupun daerah.
Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun
Merespons hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyatakan bahwa pemerintah harus terus mengkaji sistem insentif yang paling tepat untuk mendorong minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik. "Pemerintah mesti kreatif. Kalau menurut saya, infrastruktur kendaraan listrik ini yang harus dibenahi lebih dulu," ujar Mulyanto.
Dengan begitu, sambung dia, masyarakat benar-benar dimudahkan dalam penggunaan kendaraan listrik. "Seperti sistem charging tetutama di jalan maupun rumah. Kemudian perawatan dan suku cadang, baru insentif harga," ungkapnya.
Bila kendaraan listrik ini dirasa bermanfaat, menguntungkan, mudah, dan nyaman bagi masyarakat tentu mereka akan ikut serta beralih ke kendaraan listrik. "Saya teringat kasus mobil berbahan bakar gas alam yang dulu digalakkan dan kini hilang. Penyebabnya karena infrastrukturnya terbatas, sehingga merepotkan dan akhirnya tidak diminati masyarakat," pungkasnya. (Z-2)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
Prioritas strategis utama bagi bisnis di Indonesia dalam dua tahun ke depan ialah meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional (83%) serta kepuasan dan retensi pelanggan (77%).
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Jongke di Solo, Jawa Tengah. Peresmian itu dilakukan setelah proses rehabilitasi proyek infrastruktur di lokasi tersebut selesai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved