Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOM Poltak Hotradero mengatakan hampir setengah dari keranjang belanja masyarakat Indonesia adalah makanan dan bahan pangan.
"Jadi kalau harga bahan pangan naik, dampaknya akan mengurangi daya beli atas keperluan sehari-hari yang lain juga, karena porsinya akan terambil oleh peningkatan harga pangan," kata Poltak, dihubungi Sabtu (24/2).
Untuk masyarakat miskin kota mungkin porsi belanja atas makanan lebih besar lagi, tapi untuk yang tinggal di pedesaan mungkin tidak karena banyak yang mereka bisa hasilkan sendiri lewat pemanfaatan pekarangan.
Baca juga : Harga Pangan Dashboard Bapanas Berbeda dengan di Lapangan, Begini Tanggapan Pengamat
Jadi dampak peningkatan harga pangan akan lebih berat ke kaum miskin kota, yang juga berkontribusi signifikan pada garis kemiskinan nasional.
Namun dia katakan dalam waktu dekat dampaknya tidak akan sampai memicu resesi.
"Sampai memicu resesi dalam waktu dekat? Rasanya tidak. Tapi bisa jadi memperlambat pertumbuhan konsumsi privat dan ekonomi," kata Poltak.
Baca juga : Ancaman Krisis Pangan, Supply Chain Indonesia Ingatkan soal Logistik dalam UU Pangan
Harga pangan adalah konsekuensi pasokan dan permintaan. Yang terjadi saat ini adalah kekurangan pasokan. Cara mengatasinya yaitu dengan membuka keran impor terutama beras.
"Memang tidak akan populer. Tapi mau datang pasokan dari mana lagi kalau bukan dari luar Indonesia," kata Poltak.
Di sisi lain yang bisa dilakukan yaitu perbaikan distribusi. Beras rantai perdagangannya sangat panjang dan di masing-masing rantai, stoknya terbatas. Ini yang membuat harga gampang bergejolak dan cenderung naik.
"Tindakan kepolisian beberapa bulan lalu yang dengan sering menuduh pedagang beras menimbun, membuat mereka tidak mau menaikkan cadangan mereka. Faktor ini juga berpengaruh," kata Poltak. (Try/Z-7)
Terkenal dengan salah satu kawasan industri terbesar, daya beli masyarakat Cikarang rupanya mampu bersaing.
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
PEMERINTAH diminta untuk membatalkan penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025.
KETUA pengurus harian YLKI Tulus Abadi berpendapat dengan naiknya harga Minyakita, akan menggerus daya beli masyarakat. Harga eceran tertinggi (HET) dibanderol menjadi Rp15.700 per liter
ANALIS kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani berpendapat dengan suku bunga acuan atau BI Rate yang kembali ditahan pada posisi 6,25% pada Juli 2024 dapat menjaga daya beli masyarakat.
ASOSIASI Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI) rekomendasikan pemerintah agar ikut serta mengembangkan perguruan tinggi swasta dari berbagai upaya.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Pemerintah dapat mengalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penaikan harga beras yang kian tidak terkendali.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved