Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan Indonesia tidak dalam keadaan wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum pelaksanaan Pemilu.
Minggu lalu masyarakat Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi. Mahendra mengatakan Pemilu dan pilpres kelima setelah era reformasi dengan 204,8 juta pemilih terdaftar, dan voter turn out sekitar 80 persen atau 164 juta pemilih.
Angka ini jauh lebih besar daripada jumlah pemilih pilpres di negara manapun di dunia. Dengan begitu Indonesia bukan lagi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tetapi negara demokrasi presidensial terbesar di dunia.
Baca juga : Anies: Kebebasan Berpendapat Bagian Penting dari Demokrasi
Selain itu, pilpres di Indonesia dilakukan terbuka dan langsung dibandingkan AS yang dilakukan dengan perwakilan setiap negara bagian.
Oleh karena itu Indonesia harus menggunakan hal ini sebagai modalitas pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri jasa keuangan.
"Indonesia tidak dalam periode wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum pelaksanaan Pemilu," kata Mahendra, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengusung tema Sektor Jasa Keuangan Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, di Jakarta, Selasa (20/2).
Baca juga : Dugaan Pelibatan Aparat dalam Pemasangan Baliho Capres-Cawapres tak Mengherankan
OJK berharap, Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh Kabinet Indonesia Maju, DPR, DPD, seluruh lembaga negara dan masyarakat Indonesia menjadikan momentum Pemilu untuk berlari cepat menuju garis finish gemilang di penghujung presidensi Presiden Joko Widodo, dan masa tugas lembaga legislatif periode saat ini. (Z-4)
Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan menghentikan 951 pinjol ilegal dan 2 investasi bodong selama Januari-Maret 2026. Simak modus terbaru dan total dana yang diselamatkan.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
DPR RI resmi menetapkan 5 Anggota Dewan Komisioner OJK terbaru dalam Rapat Paripurna. Friderica Widyasari Dewi terpilih sebagai Ketua DK OJK periode 2026.
OJK resmi terbitkan POJK 41/2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan Asing (KPPVL). Simak aturan main, fungsi, dan larangan bagi lembaga jasa keuangan luar negeri.
Survei OJK (SBPO) Triwulan I 2026 menunjukkan perbankan nasional tetap optimistis meski ada tekanan geopolitik global, pelemahan rupiah, dan kenaikan inflasi.
OJK geledah kantor PT MASI di SCBD terkait dugaan tindak pidana pasar modal. Manipulasi saham BEBS melonjak 7.150% dan penyimpangan dana IPO jadi fokus utama.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved