Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan Indonesia tidak dalam keadaan wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum pelaksanaan Pemilu.
Minggu lalu masyarakat Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi. Mahendra mengatakan Pemilu dan pilpres kelima setelah era reformasi dengan 204,8 juta pemilih terdaftar, dan voter turn out sekitar 80 persen atau 164 juta pemilih.
Angka ini jauh lebih besar daripada jumlah pemilih pilpres di negara manapun di dunia. Dengan begitu Indonesia bukan lagi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tetapi negara demokrasi presidensial terbesar di dunia.
Baca juga : Anies: Kebebasan Berpendapat Bagian Penting dari Demokrasi
Selain itu, pilpres di Indonesia dilakukan terbuka dan langsung dibandingkan AS yang dilakukan dengan perwakilan setiap negara bagian.
Oleh karena itu Indonesia harus menggunakan hal ini sebagai modalitas pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri jasa keuangan.
"Indonesia tidak dalam periode wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum pelaksanaan Pemilu," kata Mahendra, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengusung tema Sektor Jasa Keuangan Kuat dan Stabil untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, di Jakarta, Selasa (20/2).
Baca juga : Dugaan Pelibatan Aparat dalam Pemasangan Baliho Capres-Cawapres tak Mengherankan
OJK berharap, Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh Kabinet Indonesia Maju, DPR, DPD, seluruh lembaga negara dan masyarakat Indonesia menjadikan momentum Pemilu untuk berlari cepat menuju garis finish gemilang di penghujung presidensi Presiden Joko Widodo, dan masa tugas lembaga legislatif periode saat ini. (Z-4)
MENURUT data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp211,1 triliun pada 2024.
Kehadiran OJK diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah, terutama mengembangkan UMKM.
Ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
OJK berkomitmen terus menjaga aspek perlindungan konsumen. Hal itu dibuktikan dengan penghentian 915 entitas yang didominasi oleh pinjaman online ilegal oleh Satgas Pasti di 2024.
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved