Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSUMSI rumah tangga di triwulan IV 2023 hanya 4,47%. Ini turun dari triwulan III 2023 yang ada di kisaran 5,06% dan triwulan IV 2022 sebesar 4,48%.
Demikian juga dalam setahun penuh, pertumbuhan konsumsi rumah tangga turun dari 4,94% menjadi 4,82%. Padahal ada faktor pendorong konsumsi musiman akhir tahun pemilu dan pemulihan pascapandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) menilai terjadi pergeseran dari konsumsi ke investasi pada kelompok masyarakat menengah atas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mendorong konsumsi. "Sekarang kami terus memberi kepercayaan untuk masyarakat pada kepastian. Biasanya mereka akan berkurang belanjanya/less spending kalau merasa bahwa ke depan ada ketidakpastian," kata Airlangga, di Jakarta, Senin (5/2).
Baca juga : Pemilu 2024 akan Beri Manfaat ke Belanja Sektor Swasta
Ketika masyarakat menengah atas merasa ada ketidakpastian, mereka akan memilih menabung. Oleh karena itu kepastian menjadi penting pada masa pemilu.
"Sama juga bahwa proses politik agar berjalan lancar sehingga investasi juga tidak menunda, kemudian orang lebih berani belanja/spending. Juga dari segi kelas menengah bawah, pemerintah mengganjal dengan bansos agar daya beli bertahan. Inflasi juga bisa lebih rendah sehingga diharapkan market confidence akan lebih tinggi lagi," kata Airlangga.
Di sisi lain, dia menjabarkan belanja lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) juga tumbuh, dalam hal ini akibat belanja politik. "Belanja ormas atau politik itu kuartal IV 2023 sudah kelihatan tumbuh sebesar 18,11%. Jadi tumbuh tinggi. Tentu kita lihat mungkin Januari ini akan meningkat lagi," kata Airlangga.
Baca juga : Penjualan Ritel dan Harga Produsen AS Catat Penurunan di Oktober
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan konsumsi rumah tangga melandai. Sebenarnya pada daya beli rumah tangga terlihat masih cukup terjaga.
Perlambatan konsumsi rumah tangga terutama berasal dari perlambatan pengeluaran kelompok menengah atas. Ini tercermin dari indikator antara lain PPN barang mewah yang melambat dan jumlah penumpang angkutan udara yang melambat serta penjualan mobil penumpang yang juga tidak sebanyak tahun lalu.
"Sementara itu, investasi finansial seperti simpanan berjangka menguat. Jadi artinya ada sedikit pergeseran dari belanja ke investasi," kata Amalia.
Baca juga : Penjualan Produk Fesyen di Tokopedia Melejit Jelang Lebaran
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengatakan konsumsi LNPRT salah satunya didorong oleh kegiatan dan aktivitas terkait pemilu pada 2023 menunjukkan peningkatan. Kegiatan dan aktivitas terkait persiapan dan ataupun pemilu ini masih akan berlanjut pada 2024 serta diperkirakan masih akan tetap mendukung konsumsi LNPRT.
"Seberapa besar pertumbuhannya? Nanti akan BPS ukur untuk PDB pada triwulan I 2024 di Mei," kata Amalia. (Z-2)
Baca juga : Perputaran Uang selama Nataru Diyakini Lampaui Tahun Lalu
Kekerasan seksual yang terjadi berulang dengan pola masif kini disebut telah mencapai level darurat nasional.
Psikologi menyebut orang yang memasak sambil membersihkan dapur memiliki 8 kepribadian kuat, mulai dari disiplin, mindfulness, hingga manajemen waktu yang baik.
panggilan untuk mempererat kembali ikatan emosional di dalam rumah tangga. Keluarga sakinah kunci kekokohan kehidupan nasional
Dari perspektif ilmu keluarga, Tepuk Sakinah berperan sebagai strategi edukatif yang menyenangkan sekaligus interaktif.
tarif tenaga listrik untuk pelanggan PT PLN (Persero) pada Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025 tidak ada perubahan atau tetap
Lagu Tepuk Sakinah kini menjadi sorotan di berbagai platform media sosial. Kesederhanaannya justru menghadirkan daya tarik unik: calon pengantin melakukan tepukan berirama.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved