Ditanya Tentang Strategi Menaikkan Rasio Pajak, Prabowo Malah Bahas Kehendak Politik

CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan rasio pendapatan Indonesia, yaitu pajak ditambah penerimaan yang lain sudah di sekitar angka 12%. Tetapi angka ini masih kalah dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam yang sudah 16%-18%.

Saat ditanya apa yang akan ia lakukan untuk meningkatkannya jika terpilih sebagai presiden, Prabowo tak menjabarkan jawaban detail. Ia hanya menyebut bahwa harus ada kehendak politik atau political will untuk mengurus hal tersebut.

“Saya bertanya apa beda kita sama Thailand dan Vietnam. Apa kita lebih bodoh atau apa masalahnya. Jadi if they can do it, we must also do it. Kita tidak boleh menyerah,” kata Prabowo dalam Dialog Capres 02 Prabowo Subianto Bersama Kadin, Jumat (12/1).

Baca juga: Pengamat Nilai Citra Gemoy Prabowo Hanya Topeng, Aslinya Suka Emosi

Kembali dia menekankan perihal kehendak politik, untuk Indonesia setara dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Bila telah ada kehendak politik, maka harus dicari upayanya antara lain dengan komputerisasi, digitalisasi, efisiensi, dan transparansi.

Ini menjadi alasan Prabowo ingin memisahkan badan penerimaan tersendiri agar lebih efisien. Sehingga Menteri Keuangan perlu tidak mengurusi penerimaan karena ada badan khusus. Prabowo juga ingin memisahkan antara treasuri atau pengelolaan kekayaan negara, dengan penerimaan.

“Sasaran kita, kita harus naik dari 12%, kita harus naik (sebanyak) 5% atau 6%, kita juga perlu dan sekarang pemerintah sudah sangat gencar melaksanakan e-katalog. Ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran-kebocoran,” kata Prabowo.

Baca juga: Di Depan Kadin, Prabowo Usung Kebijakan Hilirisasi Lanjutkan Kebijakan Jokowi

Dia sependapat bahwa perlu membuat proses pengumpulan pajak lebih efisien dengan memperluas pembayar pajak. Jangan wajib pajak yang sudah baik diperas terus.

“Itu yang sering disebut berburu di kebun binatang. Itu tidak tantangan dan di ujungnya pengalaman banyak negara justru akan menimbulkan penggelapan pajak.

Dengan memberi kemudahan kepada pengusaha yang benar, Prabowo mengatakan diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kegiatan perdagangan.

“Pajak sangat penting. Efisiensi, transparansi, menutup lubang-lubang kebocoran, memudahkan usaha dan memperbaiki iklim bisnis. Kita harus memudahkan perizinan. Jangan orang mau dagang itu di dipersulit. Dengan digitalisasi ini mempercepat tujuan kita,” kata Prabowo.

Namun penjelasan Prabowo tidak menjawab dari pertanyaan Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kadin Indonesia Tigor M. Siahaan. Tigor menyampaikan bahwa rasio pajak Indonesia, walaupun mulai naik sedikit tapi masih sekitar 10%, dibandingkan dengan negara lain yang 13-18%.

Prabowo diminta untuk menjelaskan strategi menaikkan rasio pajak tanpa membebani para pengusaha yang sudah taat pajak. Kadin juga menanyakan terkait visi dan misi Prabowo Gibran bahwa akan ada badan penerimaan negara. Tigor juga menanyakan perbedaan secara eksekusi dengan pengumpulan pajak dan bea cukai kementerian keuangan dengan badan penerimaan negara.

(Z-9)