Potensi Penyaluran FLPP 2024 oleh BP Tapera Hingga 220 Ribu Unit

BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada 2023 berhasil mencapai target realisasi sebanyak 229 ribu unit rumah dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Capaian tersebut berhasil dicapai lebih awal 13 hari jika dibandingkan target FLPP 2022 sebesar 226 ribu unit.

"Pada 2024 mendatang, target FLPP ditargetkan sebanyak 166 ribu unit dan berpotensi menuju 220 ribu unit," ucap Komisioner BP Tapera, Adi Setianto saat Penandatanganan Kerja Sama (PKS) FLPP Tahun 2024 di Jakarta pada Kamis (28/12).

Oleh karena itu, lanjutnya BP Tapera mengapresiasi stakeholder terutama bank penyalur dan pengembang perumahan atas kontribusi dan kerja kerasnya sehingga mencapai target sesuai kesepakatan bersama.

Baca juga: Pupuk Dana Simpanan Nasabah, Tapera Bekerjasama dengan 7 Manajer Investasi

"Dalam mencapai target tersebut tentunya kami terus melakukan kemitraan, kami tidak hanya melihat aspek capaian penyaluran saja melainkan juga pada aspek kualitas bangunannya," tegasnya.

Sementara itu untuk merealisasikan program FLPP di tahun depan, BP Tapera akan bekerja sama dengan 31 bank penyalur 17 bank konvensional dan 14 bank syariah.

Baca juga: BP Tapera Bekerjasama dengan Japan Housing Finance Adopsi Skema Pembiayaan Perumahan

"Jumlah tersebut sedikit berbeda jika dibandingkan dengan 2023. Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap target realisasi dimana bank penyalur yang memiliki capaian dibawah 100 unit tidak dapat mengikuti PKS di tahun selanjutnya. Bagi bank yang ingin melanjutkan PKS lagi perlu melalui tahap asesmen ulang," terang Adi.

Kemudian, sesuai dengan hasil rekomendasi audit BPK, ujar Adi sudah saatnya BP Tapera diminta untuk menerapkan sanksi bagi bank dan pengembang apabila masih ditemui rumah yang tidak siap huni pada saat akad.

"Mulai tahun depan kita komit sama-sama dalam hal melayani masyarakat mengenai ketepatan sasaran hunian," tuturnya..

Di sisi lain, mekanisme sanksi risk and reward kerja sama dengan bank dan pengembang akan dilakukan secara bertahap dengan tujuan agar para pihak yang bekerjasama aktif dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi aspek ketentuan perundang-undangan yang meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni, pembinaan atas pengendalian rumah layak huni serta pemantauan dan evaluasi terhadap rumah layak huni.

BP Tapera juga akan mengikat kerja sama bersama dengan 21 asosiasi pengembang perumahan. Hal tersebut menjadi bukti nyata dan komitmen semua bersama-sama melayani masyarakat MBR.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengapresiasi capaian penyaluran FLPP 100% oleh BP Tapera sebesar 229 ribu unit rumah.

"Namun tentunya kita perlu nenyadari capaian bukan tentang angka penyaluran, melainkan ketepatan sasaran dan kualitas bangunan perlu diperhatikan karena sampai saat ini kita masih menjumpai keluhan masyarakat mengenai rumah subsidi terutama kualitas bangunan dan lingkungan," ungkap Herry.

Dalam upaya menangani hunian layak dan sehat, terang Herry bukanlah hal yang mudah terutama dalam mengikat para konsumen atau masyarakat.

"Keterjangkauan pembiayaan, aksesibilitas masyarakat, ketersediaan dana jangka panjang serta keberlanjutan dan meningkatkan nilai tambah dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kita mengatasi backlog, mengenai ketidakseimbangan antara supply dan demand, pengembangan segmentasi, program pembiayaan perumahan, lemahnya daya beli masyarakat dalam mengakses perumahan, tingkat pemerataan penduduk serta efektifitas regulasi perlu terus dikawal dan dituntaskan," paparnya.

Melalui nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah kembali mengalokasikan investasi program FLPP melalui BP Tapera sebesar Rp13,72 triliun.

"Alokasi ini nantinya akan digunakan FLPP kepada 166 ribu unit rumah yang diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3% terhadap backlog kepemilikan rumah bagi MBR," pungkasnya. (Z-10)