Berita Terbaru MBR Hari Ini

Hambatan SLIK Dipangkas, Akses KPR bagi MBR Terbuka Luas

OJK longgarkan aturan SLIK untuk KPR subsidi. Tunggakan di bawah Rp1 juta tak lagi menghambat MBR, membuka jalan target FLPP 350 ribu rumah.

OJK Izinkan SLIK di Bawah Rp1 Juta Ajukan KPR Subsidi, Berlaku Juni 2026

OJK melonggarkan aturan SLIK: warga dengan catatan kredit hingga Rp1 juta kini bisa mengajukan KPR subsidi, efektif paling lambat akhir Juni 2026.

Bank Tanah Siapkan 120 Hektar Lahan Perumahan di 4 Daerah

Badan Bank Tanah siapkan 120 hektar lahan untuk rumah subsidi Rp150 jutaan di Cianjur hingga Batang. Cek skema Hak Miliknya di sini.

Mendagri dan Menteri PKP Pantau Proyek Permukiman Kumuh di Kubu Raya, Fokus pada Penyelarasan Data

Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Siapkan Skema Perpanjangan Tenor Cicilan Rumah Subsidi hingga 30 Tahun

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun

Ekspansi Industri Perkuat Potensi Investasi di Cibarusah

Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.

BRI Perluas Akses Hunian Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperluas akses hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kementerian PKP Gandeng Danantara Bangun Rusun Bersubsidi di Perkotaan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Kualitas Rumah Subsidi untuk MBR Dinilai Membaik, Keluhan Penghuni Menurun

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan

BP Tapera: Akad Massal Efektif Tingkatkan Akses KPR Subsidi

Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.

Pemerintah Siapkan Karpet Merah Rumah Rakyat, KUR Perumahan Rp130 Triliun

Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Standar Pembangunan Hunian Terjangkau Disejajarkan dengan Segmen Atas

Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan

Apersi Banten Harap Sinergi Lintas Kementerian Percepat Pembangunan Rumah Subsidi

Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.

Penyaluran KPR FLPP BTN Capai 129.687 Unit per September 2025

 BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.

Komitmen MGK Serang Sediakan Hunian MBR Diakui Secara Nasional

Komitmen MGK Serang, Banten dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali mendapat pengakuan nasional.

Putusan MK Jadi Titik Balik, BP Tapera Janjikan Evaluasi Total

BP Tapera menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kelembagaan Tapera sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Mengenal BP Tapera: Program, Fungsi, dan Realisasi FLPP hingga September 2025

Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) merupakan lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana Tapera.

Menteri PKP Dorong Pengembang Manfaatkan KUR Perumahan

Menteri PKP Maruarar Sirait dorong pengembang manfaatkan KUR Perumahan untuk menggerakkan ekosistem industri dan menyediakan rumah layak bagi MBR.

Legislator Dorong Pemprov Percepat Program KTV dan Hunian Layak untuk MBR

DPRD Jakarta menegaskan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus menjadi prioritas utama dalam Raperda APBD 2026.

Pertama di Indonesia, Pemprov Kaltim Gratiskan Biaya Administrasi Perumahan Bagi MBR

Program GratisPol menggratiskan seluruh biaya administrasi pembelian rumah, termasuk biaya notaris, provisi, administrasi bank, dan item lainnya dengan nilai maksimal Rp10 juta per rumah.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia