Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUTUSAN pemerintah menambah besaran subsidi konversi motor listrik dinilai tidak tepat. Pengambil kebijakan diminta untuk menunda hal tersebut sampai ekosistem kendaraan listrik siap sepenuhnya dan mendapatkan animo tinggi dari masyarakat.
"Bisa ditunda dulu karena khawatir banjir subsidi motor listrik ini selain kurang efektif, sepi peminat juga sarat kebijakan yang populis semata," ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi, Jumat (10/11).
Penambahan besaran subsidi motor listrik menurutnya tak akan efektif menarik minat masyarakat. Pasalnya, banyak fasilitas pendukung yang belum memadai dan sepenuhnya terbangun.
Baca juga: Target Subsidi Motor Listrik Dipastikan tak Tercapai, Ini Penyebabnya
Hal itu, kata Bhima, membuat masyarakat tak terlalu bergairah untuk menukar atau bahkan membeli motor listrik. Soal harga juga menurutnya bukan alasan utama kenapa motor setrum itu tak digandrungi masyarakat.
"Masalah keterjangkauan harga hanya salah satu, tapi masalah stasiun pengisian daya, brand otomotif yang menjual, hingga fasilitas kredit menjadi tantangan utama. Selama pabrikan motor Jepang yang sudah punya market share besar belum tertarik ikut program subsidi motor listrik, ya akan susah realisasinya," terang Bhima. (Mir/Z-7)
Berkaca kepada teori ekonomi, katanya, subsidi yang diberikan kepada komoditas itu sampai kapanpun pasti akan ada celah pemanfaatan.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
Tren mobilitas korporasi kini tidak lagi semata berfokus pada efisiensi dan keandalan, tetapi juga semakin menekankan aspek keberlanjutan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai membahas, dan mematangkan serta mengkaji kebijakan pajak kendaraan listrik.
AWKI jajaki kerja sama kendaraan listrik dengan Tiongkok, dorong fast charging dan buka peluang baru bagi ojol perempuan di Indonesia.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) meminta pemerintah memastikan keselarasan dan kepastian kebijakan kendaraan listrik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved