Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPUTUSAN pemerintah menambah besaran subsidi konversi motor listrik dinilai tidak tepat. Pengambil kebijakan diminta untuk menunda hal tersebut sampai ekosistem kendaraan listrik siap sepenuhnya dan mendapatkan animo tinggi dari masyarakat.
"Bisa ditunda dulu karena khawatir banjir subsidi motor listrik ini selain kurang efektif, sepi peminat juga sarat kebijakan yang populis semata," ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi, Jumat (10/11).
Penambahan besaran subsidi motor listrik menurutnya tak akan efektif menarik minat masyarakat. Pasalnya, banyak fasilitas pendukung yang belum memadai dan sepenuhnya terbangun.
Baca juga: Target Subsidi Motor Listrik Dipastikan tak Tercapai, Ini Penyebabnya
Hal itu, kata Bhima, membuat masyarakat tak terlalu bergairah untuk menukar atau bahkan membeli motor listrik. Soal harga juga menurutnya bukan alasan utama kenapa motor setrum itu tak digandrungi masyarakat.
"Masalah keterjangkauan harga hanya salah satu, tapi masalah stasiun pengisian daya, brand otomotif yang menjual, hingga fasilitas kredit menjadi tantangan utama. Selama pabrikan motor Jepang yang sudah punya market share besar belum tertarik ikut program subsidi motor listrik, ya akan susah realisasinya," terang Bhima. (Mir/Z-7)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved