Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hendrawan Supratikno mengungkapkan kekhawatiran ihwal melambatnya pertumbuhan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di sisa akhir tahun ini. Ia takut hal tersebut bertahan dalam jangka waktu yang lama dan menjadi beban bagi perekonomian nasional.
"Intinya, kekuatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sedang melemah. Mudah-mudahan penurunan ini bersifat temporer dan biasa, bukan bersifat struktural. Jangan sampai kita terperangkap pertumbuhan ekonomi rendah secara permanen atau lower for longer," ujar Hendrawan saat dihubungi, Kamis (9/11).
Sebagaimana diketahui, data pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2023 mengalami pelemahan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini berada di angka 4,94% secara tahunan (year on year/yoy).
Baca juga: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi berjalan Lambat
Anggota Komisi XI DPR lainnya, Anis Byarwati menyebut pelemahan itu secara otomatis mengakhiri tren pertumbuhan di atas 5% yang terjadi selama tujuh kuartal berturut-turut.
"Realisasi pertumbuhan ekonomi ini mengakhiri tren pertumbuhan di atas 5% selama 7 triwulam terakhir. Artinya Indonesia mulai memasuki periode perlambatan ekonomi yang cukup dalam," ujar Anis melalui keterangannya.
Baca juga: Ancaman Resesi, Pemerintah Harus Perkuat Ketahanan Ekonomi Mikro
Dia menambahkan, setelah menikmati masa wind fall, sejumlah komoditas mulai mengalami penurunan harga secara perlahan, diantarannya seperti minyak sawit, batu bara dan nikel. "Pelemahan ini bisa berdampak besar mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, ekspor, hingga kemampuan daya beli masyarakat," tutur Anis.
Pelemahan harga komoditas utama Indonesia, memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perdagangan internasional Indonesia. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat kinerja ekspor yang memiliki distribusi sebesar 21,6% turun 4,26% dan impor yang memiliki distribusi negatif 19,57% turun 6,18%.
"Terkoreksinya sumber pertumbuhan net ekspor selaras dengan kinerja perdagangan nasional yang melemah. Indonesia kembali memasuki jalur lambat pertumbuhan ekonomi," kata Anis.
Dia menilai, pelambatan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2023 menjadi sinyal bahaya bagi Indonesia. "Kita belum bisa lepas dari stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5%, sekarang turun menjadi 4,94%," lanjut Anis.
Dia juga menilai upaya Indonesia untuk bisa keluar dari stagnasi pertumbuhan 5% belum cukup kuat. Kondisi tersebut akan menjadikan langkah Indonesia untuk mengakhir tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi 5,3% akan menjadi langkah yang sulit.
Mengutip data BPS, realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan III 2023 lebih rendah dari pertumbuhan triwulan II 2023 yang tercatat 5,17% (yoy) dan triwulan I 2023 yang mencapai 5,04% (yoy). Pelandaian itu didorong oleh kinerja sumber-sumber pertumbuhan yang diketahui juga melambat.
Konsumsi rumah tangga, misalnya, mencatatkan pelemahan pertumbuhan dari 5,22% (yoy) di triwulan II 2023 menjadi 5,06% (yoy) di triwulan III. Kontribusi konsumsi rumah tangga juga lebih rendah, yakni menjadi 2,63% dari 5,77% di triwulan sebelumnya.
Sedangkan konsumsi pemerintah tercatat tumbuh minus 3,76% (yoy). Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga tercatat minus 0,28% (yoy). Padahal di triwulan sebelumnya mencatatkan pertumbuhan positif di angka 0,73% (yoy). (Z-11)
KOTA Bandung kembali mencatatkan peran strategis di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bandung.
BPS menerapkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai upaya dalam menyelaraskan sistem perizinan usaha
Bahkan setelah data dipublikasikan, proses belum berhenti karena masih ada tahap evaluasi untuk memastikan kualitas dan perbaikan.
INFLASI yang terjaga dalam rentang toleransi dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
BPS mencatat produksi gula 2025 naik jadi 2,67 juta ton, konsumsi rumah tangga turun, namun Indonesia masih bergantung pada impor 3,93 juta ton.
BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi DI Yogyakarta tengah mematangkan persiapan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026, untuk menangkap pergeseran struktur ekonomi DIY.
Memasuki Juni 2025, rasio utang naik tipis menjadi 39,86 persen, dengan komposisi pinjaman Rp1.157,18 triliun dan SBN Rp7.980,87 triliun.
Selama sepuluh tahun ini GDP per kapita Indonesia hanya bergerak dari 4.000 USD ke 5.000 USD. Sehingga mengakibatkan pelemahan kelas menengah, yang dulu terbentuk di era tahun 2000-2010.
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di awal tahun 2025 merupakan kebijakan yang kurang tepat. Sebab, penaikan pajak dilakukan saat daya beli masyarakat melemah.
NEGARA berkembang menjadi korban dari GDP oriented yang selalu menghitung perekonomian dan menjadikannya tujuan. Soeharto merupakan seorang pemimpin negara yang GDP oriented.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky menilai turunnya pendapatan APBN hingga 7% di bulan Mei 2024 merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa lalu
Data perekonomian Jepang mengindikasikan mereka masuk resesi, di mana GDP QoQ kembali turun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved