Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
NEGARA berkembang menjadi korban dari GDP oriented yang selalu menghitung perekonomian dan menjadikannya tujuannya. Soeharto merupakan seorang pemimpin negara yang GDP oriented. Di era reformasi, Sri Mulyani yang memimpin 4 periode kementerian keuangan lebih sebagai orang yang neoliberalisme dan mengatakan tidak mungkin negara maju dengan pertanian dan koperasi.
Demikian disampaikan Prof. Didin S. Damanhuri dalam peluncuran dan diskusi buku karyanya yang bertajuk Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa di Jakarta, Senin (2/7). "GDP oriented mengeksploitasi perdesaan dan tidak kembali lagi ke desa. Dengan ini, akan terjadi middle income trap dan tidak akan terjadi Indonesia emas 2045 yang dicanangkan," papar Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Paramadina itu.
Hadir sebagai pembahas, Wijayanto Samirin menyatakan bahwa GDP oriented sering digunakan karena sangat konkret dan gampang digunakan, diukur dan dimanipulasi. "Contohnya pulau di Maluku. GDP pulau tersebut dianggap tinggi karena investasi masuk, kapal yang parkir, dan lain sebagainya. Namun, GDP per kapita ini misleading saat tingkat kemakmuran masyarakat di pulau tersebut tidak membaik sedangkan angka GDP-nya naik," Kata Wijayanto.
Baca juga : Pendapatan APBN Turun 7%, Pengamat Sebut Akibat Kebijakan Masa Lalu
Menurut ekonom Universitas Paramadina itu, jika hanya berfokus pada GDP, tidak akan fokus pada sumber pendapatannya, sehingga sektor yang di-inject uang menjadi naik GDP-nya. "Rupiah melemah dibanding mata uang negara lain, karena terlalu fokus pada GDP. Apa solusinya? Harus ada sense of crisis, IMF dan World Bank terlalu diplomatis tetapi memaksa dan menekan habis-habisan. Ideologinya harus jelas."
Fachry Ali, editor dan pemberi pengantar buku ini, menyatakan keterkejutannya mengenai konsep degrowth sebagai kritik atas GDP oriented. Konsep ini bukan teori, melainkan gerakan sosial yang dimulai di negara Eropa bukan negara berkembang.
"Ekonomi kian lama mengklaim dirinya sebagai sains. Kemudian Didin tidak bangga mengklaim ekonomi is a queen of sciences. Dalam konteks inilah asumsi-asumsi dasar harus diterapkan di berbagai tempat. Tentu bisa di berbagai negara termasuk negara baru berkembang dan baru merdeka," ujar Fachry.
Itulah sebabnya dalam perspektifnya sebagai ekonom, menyampaikan anjurannya terhadap pertanian, UMKM, masyarakat, dan lembaga masyarakat. Dengan ini menganut paham holistic economic dan melihat bahwa ekonomi itu ialah bagian integral harus punya pemihakan-pemihakan.
"Kalau kemudian pandangan negara dipusatkan pada pembangunan ekonomi perdesaan, implikasinya akan banyak yang dapat berpartisipasi. Kemudian akan terjadi well of income distribute yang lebih adil. Kemudian jika ekonomi dikembangkan dalam sektor finance, akan banyak yang tertinggal di belakang," pungkas Fachry. (RO/Z-2)
Jejak emisi yang ditinggalkan negara maju juga dipandang belum sejalan dengan komitmen yang disampaikan
Keadilan atau equity awalnya dinarasikan sebagai jantung dalam proposal perjanjian ini, lalu dijalankan menjadi tidak berarti apa-apa dan sekedar klise.
MENTERI Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menghadiri pertemuan bilateral dengan Digital Cooperation Organization (DCO) di Jenewa, Swiss, pada Senin, 27 Mei 2024.
Sebuah studi besar yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet memperingatkan hampir setiap negara akan menghadapi penurunan populasi pada akhir abad ini.
Dalam kekuatan diplomasi Internasional, Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama-sama berstatus sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Kebaya Ibu Tien akan ditampilkan dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional
GUBERNUR Bank Indonesia periode 1993-1998 Soedrajad Djiwandono mengatakan tak menyimpan dendam pada Presiden ke-2 Soeharto lantaran dipecat dari jabatannya sebagai gubernur bank sentral.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari mengatakan isu ditambahnya jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif.
Hasto berkaca dari Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Kala itu, Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengerahkan unsur-unsur negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved