Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Bank Indonesia periode 1993-1998 Soedrajad Djiwandono mengatakan tak menyimpan dendam pada Presiden ke-2 Soeharto lantaran dipecat dari jabatannya sebagai gubernur bank sentral.
"Saya tidak memusuhi beliau, karena yang saya lakukan sama sekali tidak diubah beliau. Tetap ditutup bank yang sudah saya tutup," ujarnya saat memberikan kuliah umum dalam acara Midyear Banking and Economic Outlook 2024 oleh Infobank, Selasa (2/7).
Soedrajad mengatakan, ia diberhentikan dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Hal itu terjadi lantaran ia dinilai telah mencoreng nama Keluarga Cendana. Kala itu, dia menutup 16 bank yang dinilai berkinerja buruk, tiga di antaranya dimiliki oleh keluarga Soeharto.
Baca juga : Penyaluran Kredit Baru Meningkat, Kecuali KPR Terindikasi Melambat
Tiga bank tersebut ialah Bank Jakarta yang dimiliki oleh Probosutedjo, adik dari Soeharto. Kemudian Bank Andromeda dimiliki oleh Bambang Trihatmodjo, anak dari Soeharto, dan Bank Industri yang dimilik oleh Titiek Soeharto.
"Saya dipecat oleh bos, karena policy saya dianggap membuat malu keluarga, menutup 16 bank, dan 3 milik keluarga," kata Soedrajad.
"Bank sentral pada waktu itu belum independen. Baru independen pada 1999. Gubernur bank sentral saat saya itu adalah menteri, anggota kabinet, di dalam presidensil kabinet, bisa diberhentikan presiden kapan pun, dan itu yang dilakukan," tambahnya.
Penutupan 16 bank itu dilakukan saat perekonomian Indonesia tak menentu. Soedrajad meyakini itu merupakan alasan utama dirinya dipecat sebagai Gubernur BI meski Soeharto sama sekali tak pernah menjelaskan sebenarnya.
Kendati begitu, dia menghormati Soeharto lantaran tak mengubah keputusan penutupan 16 bank tersebut. "Saya senang melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab akademis. Saya tutup (16 bank) maka ditutup. Saya dipecat, tapi untungnya keputusan saya tidak pernah diubah," pungkasnya. (Mir/Z-7)
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Kebaya Ibu Tien akan ditampilkan dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional
NEGARA berkembang menjadi korban dari GDP oriented yang selalu menghitung perekonomian dan menjadikannya tujuan. Soeharto merupakan seorang pemimpin negara yang GDP oriented.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari mengatakan isu ditambahnya jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif.
Hasto berkaca dari Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Kala itu, Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengerahkan unsur-unsur negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved