Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menghadiri pertemuan bilateral dengan Digital Cooperation Organization (DCO) di Jenewa, Swiss, pada Senin, 27 Mei 2024.
Pertemuan tersebut membahas akselerasi dan keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia dan dunia. Pertemuan digelar pukul 10.00 waktu setempat di Geneva International Convention Center (CICG).
Menteri Budi Arie bersama sejumlah delegasi Kemenkominfo bertemu Sekretaris Jenderal DCO Deemah Al Yahya dan tim.
Baca juga : Indonesia Dorong Kolaborasi Negara ASEAN untuk Terapkan Digitalisasi Inklusif
“Indonesia adalah negara besar yang terdiri belasan ribu pulau. Sebuah tantangan besar bagi kami dalam membangun ekonomi digital. Kami berkomitmen untuk no one left behind," kata Menkominfo.
Menteri Budi Arie menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekonomi digital untuk menekan kesenjangan ekonomi dan digitalisasi baik di Indonesia maupun negara-negara berkembang. Indonesia bahkan telah meluncurkan e-government pada hari ini di Jakarta.
Menteri Budi Arie dan tim juga menekankan pentingnya kebersamaan memajukan negara-negara berkembang di kawasan Selatan dunia atau Global South.
Baca juga : Organisasi Kepemudaan AMANAH Bantu Majukan UMKM Aceh
Dalam kegiatan tersebut Menteri Budi Arie didampingi Dirjen PPI Wayan Toni Supriyanto serta Staf Khusus Menkominfo Sarwoto, Dedy Permadi, Daniel Hutagalung, dan Jobpie Sugiharto.
Deemah menjelaskan DCO terus mendorong serta mengembangkan digitalisasi juga ekonomi digital di banyak negara. Dia menceritakan tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang di Afrika dan Timur Tengah.
“Kami juga berkomitmen dalam mendorong partisipasi serta kontribusi perempuan dalam digital ekonomi,” ujar Sekjen DCO Deemah Al Yahya.
Baca juga : Bertemu Petinggi Nikkei, Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital Indonesia
Dia lantas mengundang Menteri Budi Arie untuk menghadiri General Assembly DCO yang akan diadakan di Amman, Yordania, pada Februari 2025..
Menteri Budi Arie menimpali dengan balik mengundang Deemah untuk menghadiri peresmian Pusat Data Nasional buatan Pemerintah RI pada akhir Agustus nanti di Cikarang.
(Z-9)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Berbagai kajian menyimpulkan peran industri kreatif cukup vital sebagai sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan efeknya pada perekonomian negara.
Program Mini Kopdar #BisaLebih Bermakna, sebuah ruang diskusi antara OrderOnline dan penggunanya.
Nilai ekonomi digital Indonesia di 2025 ditargetkan tembus 110 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp1.779 triliun
DIREKTUR PT Taman Resor Internet, Peters Vincen, menargetkan investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam, Kepulauan Riau, dapat mencapai Rp40 triliun.
NEGARA berkembang menjadi korban dari GDP oriented yang selalu menghitung perekonomian dan menjadikannya tujuan. Soeharto merupakan seorang pemimpin negara yang GDP oriented.
Jejak emisi yang ditinggalkan negara maju juga dipandang belum sejalan dengan komitmen yang disampaikan
Keadilan atau equity awalnya dinarasikan sebagai jantung dalam proposal perjanjian ini, lalu dijalankan menjadi tidak berarti apa-apa dan sekedar klise.
Sebuah studi besar yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet memperingatkan hampir setiap negara akan menghadapi penurunan populasi pada akhir abad ini.
Dalam kekuatan diplomasi Internasional, Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama-sama berstatus sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved