Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEPUTI Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transformasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menyampaikan target penyaluran subsidi motor listrik pada tahun ini dipastikan tidak terealisasi.
Pasalnya, berdasarkan data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira), dari total kuota 200.000 yang disiapkan tahun ini, baru tersalurkan 1.418 unit per, Selasa (31/10).
"Karena mulai programnya memang tidak di awal tahun, sepertinya (target) tidak akan tercapai di tahun ini," tegasnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (31/10).
Baca juga : ALVA Menangkan Kategori Most Ridden Electric Motorcycle di IMOS+ 2023
Rachmat mengeklaim ada animo yang tinggi dari masyarakat untuk menikmati bantuan potongan harga pembelian motor listrik baru sebesar Rp7 juta per unit. Namun, terkendala dengan berbagai tahapan yang dilakukan produsen dan diler motor listrik untuk menyalurkan subsidi itu, sehingga membutuhkan waktu.
Mulai dari verifikasi data calon pembeli, input berkas calon penerima untuk klaim bantuan dari Bank Himbara dan mendapat potongan harga beli motor listrik.
Baca juga : Electrum Pakai Platform Dassault Systemes untuk Percepat Produksi
"Ribuan unit yang tersalurkan itu yang sudah dibayarkan pemerintah. Tentunya ini butuh proses dulu. Tapi, saat dibuka untuk umum ada yang cukup tinggi animonya. Masyarakat yang sudah memesan itu hampir 10.000 unit," ujar Rachmat.
Anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu menegaskan pemerintah bersama produsen akan terus menyosialisasikan ke daerah-daerah agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan insentif kendaraan listrik tersebut.
"Beberapa hari ke depan kita akan melakukan sosialisasi juga ke daerah-daerah karena mungkin banyak yang belum tahu," pungkasnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Yan Sibarang Tandiele menerangkan masalah teknis menjadi penyebab seretnya penyaluran insentif motor listrik.
Mulai dari perbaikan sistem di Sisapira, sebagai platform yang memfasilitasi penyaluran subsidi untuk pembelian motor listrik hingga hingga pemadanan data penerima bantuan.
"Soal siapa penerima itu di awal kan kita butuh waktu untuk konsolidasi dan ada perbaikan sistem (di Sisapira). Itu kan penyalurannya tidak langsung. Jadi sedikit agak telat (penyalurannya)," ujar Yan di Jakarta.
Masalah lainnya ialah penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) motor listrik oleh Kepolisian RI yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Yan kemudian memastikan pemerintah tidak merevisi target kuota subsidi motor listrik sebanyak 200.000 unit di tahun ini. Pemerintah akan melanjutkan program tersebut hingga akhir tahun depan.
"Kalau yang tidak terealisasi, ya dikembalikan ke negara uangnya. Bantuan ini kan hanya trigger atau mendorong orang membeli kendaraan listrik. Untuk jangka panjangnya memperbaiki ekosistem kendaraan listrik," tutup Yan. (Z-5)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved