Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal menghabiskan dana negara senilai Rp70,6 triliun. Pengalokasian dana itu dilakukan setiap tahun anggaran sejak 2022 alias multi years.
“Anggaran Pemilu diberikan secara multiyears. Pada 2022 terealisasi Rp3,1 triliun, di 2023 dialokasikan Rp30 triliun, dan nanti di 2024 Rp37,4 triliun. Jadi total keseluruhan Rp70,6 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers.
Dia menambahkan, realisasi penggunaan anggaran Pemilu tahun ini telah mencapai Rp14 triliun. Realisasi itu dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp12,6 triliun dan realisasi melalui Kementerian/Lembaga lain senilai Rp1,4 triliun.
Baca juga: APBN Catatkan Surplus Rp147,2 Triliun
Penggunaan anggaran Pemilu oleh KPU dan Bawaslu, kata Sri Mulyani, antara lain untuk pembentukan Badan Adhoc; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pengawasan penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; dan pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.
Sementara realisasi anggaran pemilu melalui K/L lain digunakan untuk pengamanan pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan pemilu; penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu; diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait pemilu; serta bimbingan teknis hukum acara peradilan konstitusi, pembuatan pos pemilu, dan pendidikan pelatihan terpadu pidana pemilu. (Mir/Z-7)
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
KEJAKSAAN DI Yogyakarta mulai menelisik kemungkinan terjadinya dugan penyelewengan ataupun korupsi pada dana pelantikan anggota KPPS seperti yang dialami KPPS Sleman dan KPPS Kulonprogo.
MOMEN pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) viral karena cuma diberi sepotong roti dan air putih. Ini respons Komisi Pemilihan Umum (KPU).
sampai saat ini APBD Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi dana pendukung anggaran pemilu 2024 belum juga ditetapkan.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta akan mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp1,19 triliun.
Sulsel menjadi provinsi pertama dari 38 provinsi yang ada di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved