Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan mengusut kasus disunatnya jatah konsumsi snack saat pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Itu nanti pasti akan kita telusuri dan itu tidak bisa ditoleransi," kata Komisioner KPU August Mellaz dikutip dari Medcom.id, Senin (29/1).
Jamuan makan di acara pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman pada Kamis, 25 Januari 2024 viral di media sosial lantaran tak layak. Konsumsi yang diberikan saat pelantikan hanya sepotong roti dan air putih kemasan gelas seharga Rp2.500, jauh dari jatah seharusnya Rp15.000 per orang.
Baca juga : Intip Gaji KPPS Pemilu 2024. Berapa Sih?
Bahkan di media sosial X, warganet membandingkan konsumsi di Sleman dengan pelantikan KPPS di lokasi lain, seperti di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, yang bahkan diselipi ongkos jalan Rp50 ribu.
Ada pula warganet yang menyebut pelantikan KPPS di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, selain dijamu menu utama dan camilan, juga disuguhi hiburan musik. Warganet pun akhirnya menyebut jamuan pelantikan KPPS di Sleman tak ubahnya bingkisan untuk takziyah.
Baca juga : Ribuan Anggota KPPS Bangka Nunggak Iuran BPJS, Kok Bisa?
KPU pusat mengatakan, pihaknya selalu mengedepankan tranparansi dalam hal penyedia barang dan jasa, termasuk soal penyediaan makanan lewat vendor katering.
KPU menyebutkan, peristiwa di Sleman, vendor merupakan pihak di luar perusahaan yang ditunjuk KPU Daerah setempat.
"Jadi (sudah) menggunakan e-katalog kemudian dapat vendornya. Vendornya memberikan sub-kontraktor lagi, itu kejadiannya," jelas Mellaz. (MGN/Z-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved