Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp185,9 triliun untuk subsidi energi.
Alokasi tersebut untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kilogram (kg) dan subsidi listrik.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan anggaran subsidi energi untuk kebutuhan 8,3 juta metrik ton LPG 3 kg, lalu ke pelanggan listrik yang berdaya 450 volt ampere (VA) hingga 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca juga : Presiden: Transfer ke Daerah Harus Beri Manfaat Nyata
"Sedangkan, untuk solar subsidinya tetap Rp1.000 per liter," kata Menkeu dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).
Total anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dalam RAPBN 2024 sebesar Rp329,9 triliun.
Baca juga : Jokowi Pangkas Target Lifting Minyak dan Gas di 2024
Menkeu kemudian menyampaikan asumsi subsidi energi di tahun depan tidak jauh berbeda dengan RAPBN 2023 yang sebesar Rp185,4 triliun.
Hal ini lantaran asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di 2024 dianggap tidak jauh berbeda di 2023.
Pemerintah Indonesia mematok harga ICP dalam RAPBN 2024 sebesar US$80 per barel. Sedangkan, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di level Rp15.000
"Kita lihat RAPBN 2024 ini menggunakan hampir sama dengan outlook 2023, karena harga minyak dan kurs rupiah mirip dengan realisasi di tahun ini," ujarnya. (Z-5)
Mekanisme tersebut selain sebagai pendataan juga untuk mengedukasi masyarakat agar subsidi benar-benar dinikmati keluarga miskin.
PADA tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi mencapai Rp186,9 triliun. Jumlah ini membengkak dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp159,6 trilun
Inflasi Jepang naik 2,9% tahun ke tahun di Oktober karena pemerintah mengurangi subsidi untuk tagihan listrik dan gas. Data pemerintah menunjukkan itu pada Jumat (24/11).
Nantinya infrastruktur transportasi publik akan diterapkan dengan teknologi account base ticketing. Sistem tiket itu terhubung dengan KTP dan pembeliannya dilakukan dengan handphone.
Wacana pemberian insentif kepada perusahaan swasta lewat tarif listrik PLN yang lebih murah akan menyedot keuangan negara lewat pemberian subsidi.
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved