Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMANFAATAN bonus demografi harus benar-benar maksimal dengan merealisasikan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa.
"Bonus demografi yang kita miliki harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka merealisasikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8), jelang HUT ke-78 Kemerdekaan RI.
Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Baca juga: PPP: Sandiaga Uno Tepat Jadi Cawapres, Bisa Kawal Bonus Demografi
Namun, ujar Lestari, sejumlah tantangan masih harus dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas, karena belum maksimalnya penerapan sistem pendidikan nasional dan belum meratanya layanan kesehatan kepada masyarakat.
Rerie, sapaan akrab Lestari menilai secara umum belum terjadinya link and match antara sistem pendidikan dan dunia kerja juga merupakan tantangan yang harus segera dijawab, agar bonus demografi penduduk usia produktif dapat secara signifikan menggerakkan perekonomian.
Masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum mampu merespons perkembangan kebutuhan pasar kerja, tambah Rerie, menjadi salah satu penyebab produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal.
Hasil survei IMD World Digital Competitiveness Ranking pada 2021, menempatkan Indonesia pada peringkat 37 dunia dari total 64 negara.
Baca juga: Bonus Demografi, Penduduk Muda Berperan Penting Angkat Literasi Pasar Keuangan
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah di sektor pendidikan segera menerapkan sistem pendidikan yang mampu memasok SDM siap pakai di dunia kerja.
Selain itu, tegas Rerie, untuk menjaga agar penduduk usia produktif bisa terus berkarya dengan baik pemerataan layanan kesehatan sangat diperlukan, di tengah dampak perubahan iklim yang terjadi dewasa ini.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pemanfaatan bonus demografi ini membutuhkan perencanaan matang dan terukur di sejumlah sektor.
Sebab, tegasnya, bila bonus demografi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik, berpotensi menjadi beban dalam proses pembangunan negeri ini. (Z-6)
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Lindungi hak kesejahteraan anak secara optimal
Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli. Dalam peringatan itu semua pihak diminta memahami anak sebagai masa depan Indonesia. Artinya, harus ada program yang mendukung mereka.
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan ke jajarannya agar penegakan hukum berorientasi pada Kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved