Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, desa merupakan sentra baru ekonomi di tengah tingginya laju urbanisasi.
Dia mengajak masyarakat untuk bersama memperkuat desa agar terjadi percepatan pembangunan dan mencegah terjadinya fenomena urbanisasi. Sebab program membangun dan memperkuat desa menjadi hal yang sangat vital untuk kepentingan bangsa ke depan.
“Desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota. Meskipun saat ini penduduk kota kita menurut data Dukcapil sudah mulai lebih banyak di kota daripada di desa, lebih kurang 51-52 persen di kota, tapi masih 40-an persen, 48-49 persen ada di desa. Itu kondisi sekarang,” katanya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (11/7).
Baca juga : Kepala BP Batam Sampaikan Progres Pulau Rempang ke Menko Perekonomian
Mendagri mengungkapkan, berkaca pada Jepang dan Korea Selatan, dua negara ini sebagian besar penduduknya meninggalkan desa dan pergi ke kota. Di Jepang, sebagian besar warganya berbondong-bondong pergi ke Tokyo, Kyoto, dan Osaka.
Sementara di Korea Selatan terkonsentrasi di Seoul dan Busan. Padahal kota-kota besar tersebut memiliki iklim yang kompetitif.
“Mereka harus survive di kota, dengan segala glamor di kotanya. Iklim yang kompetitif membuat mereka fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang baik, akibatnya yang terjadi stres, angka kasus bunuh diri tinggi. Yang kedua mereka juga terlambat untuk menikah, bahkan ada yang mau tidak menikah,” ujarnya.
Baca juga : Dukung Pembangunan Desa, BSKDN Kemendagri Gelar FDA Perencanaan Tata Ruang Desa
Dia menceritakan, pada tahun lalu dirinya mendampingi wakil presiden (wapres) bertemu dengan para pejabat di Jepang seperti Gubernur Tokyo, Gubernur Hokkaido, Mendagri, juga Sekretaris Kabinet di sana. Mereka menyampaikan terkait masalah minimnya pertumbuhan penduduk di Jepang, jumlah yang dilahirkan lebih sedikit daripada jumlah kematian.
“Nah di Korea juga demikian, bagaimana yang terjadi dengan desa, desa ditinggalkan. Desa-desa diisi orang tua, terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa dan menyebabkan masalah nasional yaitu kurangnya pertumbuhan penduduk,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, jelas Mendagri, berkebalikan dengan yang terjadi di Indonesia yang mengalami bonus demografi. Hal itu memberikan peluang, sekaligus hambatan. Penduduk Indonesia banyak diisi oleh kelompok usia produktif sehingga menciptakan angkatan kerja yang besar untuk produksi.
Baca juga : Pemda Diminta Bikin Terobosan Kreatif untuk Atasi Inflasi
“Kita bonus demografi, angkatan kerjanya tinggi, tapi kalau seandainya dia tidak sehat karena stunting misalnya, dia tidak terdidik dan tidak terlatih ini akan menjadi beban, burden. Jadi bukan demografic bonus tapi adalah demografic disaster, bencana demografi,” tutur dia.
Guna mengatasi hal tersebut, Mendagri menegaskan pemerintah telah menggenjot upaya kemajuan di bidang kesehatan dan pendidikan dalam membentuk generasi unggul. Bersama dengan berbagai stakeholder, program-program pemerintah seperti penurunan stunting dan peningkatan tenaga kerja yang berkualitas menjadi upaya yang terus dijalankan.
“Oleh karena itu desa harus diperkuat, desa menjadi lapangan kerja yang baru, bahkan ada istilah bekerja di desa tapi rezekinya rezeki kota, banyak yang berpendapat seperti itu,” tandasnya. (Z-5)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan
Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatannya.
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved