Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong pemerintah Indonesia untuk tidak mudah tunduk atas permintaan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) terkait pelonggaran kebijakan ekspor nikel. Menurutnya, Indonesia sebagai negara berdaulat berhak menentukan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pelarangan ekspor nikel.
"Indonesia jangan mau didikte IMF soal kebijakan domestik terkait hilirisasi mineral, termasuk kebijakan mana yang baik dan bermanfaat bagi Indonesia," ujarnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (30/6).
Mulyanto menilai permintaan IMF yang disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6), tidak logis. Pasalnya saat ini Indonesia tidak punya kewajiban terhadap IMF terkait pelarangan ekspor mineral mentah. Sehingga permintaan tersebut dianggap tidak relevan disampaikan sebuah lembaga kepada pemerintahan yang berdaulat.
Baca juga: Pengamat Energi: Beri Izin Ekspor Konsentrat ke Freeport, Larangan Ekspor Tidak Konsisten
"Tidak perlu IMF mendikte Indonesia. Inikan mekanisme internal Indonesia dalam menjalankan roda pembangunannya," ungkap Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Mulyanto mendesak Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan menunjukan wibawa di hadapan lembaga internasional untuk menolak permintaan pencabutan larangan ekspor nikel yang sudah dijalankan sejak 2020 lalu.
"Pemerintah harus tegas dan PKS minta pihak asing jangan coba-coba intervensi kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan negara," tegasnya.
Baca juga: Terstruktur dan Masif, Ekspor Ilegal Bijih Nikel ke Tiongkok Dipastikan Ulah Mafia Tambang
Di satu sisi, Mulyanto meminta pemerintah untuk membenahi kebijakan hilirisasi yang tengah dikembangkan saat ini. Ia menilai model hilirisasi yang berlaku di Indonesia tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai. Hal ini disebabkan penetapan harga bijih nikel domestik yang hampir setengah dari harga internasionalnya serta pelarangan ekspor bijih nikel dan faktor lainnya.
"Karena itu sebagai negara yang rasional, pemerintah juga wajib melakukan penyempurnaan terkait kebijakan hilirisasi yang dikembangkan," pungkasnya.
(Z-9)
PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) melakukan ekspor tiga kontainer produk alas kaki dengan merek Nike senilai US$405 ribu atau setara Rp6,50 miliar ke Uni Eropa (UE) dan AS di Salatiga, Jawa Tengah.
Korea Selatan terus mempromosikan produk-produk makanan dan minuman ke Indonesia. Salah satunya, produk pertanian seperti buah-buahan seperti strawberry dan peach.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melepas ekspor perdana 16 ribu pasang sepatu merek Hoka ke Amerika Serikat pada Jumat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas ekspor sebanyak 16.000 pasang sepatu produksi PT Yih Quan Foot Wear Indonesia di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
Tren makanan dan minuman Korea yang semakin mendunia berkat Hallyu atau Korean Wave berhasil mendongkrak ekspor Korean Food ke pasar Indonesia. Hal itu pun dimanfaatkan
HARGA komoditas energi Indonesia pada tahun ini terutama di kuartal kedua ini terlihat sudah mengalami rebound, namun terbatas. Hal Ini terlihat pada harga komoditas utama ekspor
SALAH satu topik yang mengemuka dalam debat ketiga capres terkait Kerjasama Selatan-Selatan (KSS). Ganjar menegaskan KSS sangat penting ketika berhadapan dengan negara maju.
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menjelaskan, ada tiga kepentingan yang harus menjadi perhatian, konservasi, kepentingan nelayan, dan kepentingan negara.
PT Freeport Indonesia (PTFI) berencana mengajukan banding terhadap kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penetapan tarif bea keluar terhadap ekspor konsentrat tembaga.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan imbauan IMF terhadap kebijakan larangan ekspor produk mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia merupakan hal yang wajar.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu-menahu soal temuan KPK
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuding IMF menerapkan standar ganda kepada Indonesia perihal larangan hilirisasi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved