Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu-menahu soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal ekspor ilegal bijih nikel ke Tiongkok. Pada periode Januari 2020 hingga Juni 2022, sebanyak 5,3 juta ton bijih nikel telah diekspor secara ilegal ke Negeri Tirai Bambu.
"Jujur saya tidak tahu sama sekali. Kami telah sepakat melarang ekspor nikel sejak Januari 2020," ungkapnya di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (30/6).
Soal dugaan adanya kebocoran pengawasan dari pemerintah perihal praktik ilegal tersebut, Bahlil enggan menanggapi secara dalam.
Baca juga : Faisal Basri Ungkap Penyelundup Nikel ke Tiongkok Orang Dekat Presiden Jokowi
"Saya enggak tahu-lah soal itu. Yang penting kita sepakat ada larangan ekspor nikel," ucapnya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM pun meminta KPK untuk mengusut polemik tersebut dengan memberikan hukuman pidana jika terbukti ada oknum yang sengaja menyelundupkan bijih nikel Indonesia ke Tiongkok karena merugikan negara. Dari keterangan KPK, gara-gara ekspor ilegal komoditas tersebut, kerugian negara dari sisi royalti dan bea keluar sebesar Rp575 miliar dan selisih ekspor yang diperkirakan mencapai Rp14,5 triliun.
"Kalau sampai itu terjadi, proses hukum saja. Negara ini kan negara hukum. Enggak boleh dibiarkan hal itu terjadi," tutupnya. (Ins/Z-7)
Baca juga : Marak Ekspor Ilegal Nikel hingga Dikritik IMF, Pemerintah Perlu Tegas Jalankan Hilirisasi
SALAH satu topik yang mengemuka dalam debat ketiga capres terkait Kerjasama Selatan-Selatan (KSS). Ganjar menegaskan KSS sangat penting ketika berhadapan dengan negara maju.
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menjelaskan, ada tiga kepentingan yang harus menjadi perhatian, konservasi, kepentingan nelayan, dan kepentingan negara.
PT Freeport Indonesia (PTFI) berencana mengajukan banding terhadap kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penetapan tarif bea keluar terhadap ekspor konsentrat tembaga.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan imbauan IMF terhadap kebijakan larangan ekspor produk mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia merupakan hal yang wajar.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuding IMF menerapkan standar ganda kepada Indonesia perihal larangan hilirisasi Indonesia.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved