Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandangan dan penilaian dari lembaga internasional IMF terhadap kebijakan larangan ekspor Indonesia merupakan hal yang wajar. Namun, bukan berarti itu diterima dan harus dilaksanakan oleh pemerintah.
"IMF (International Monetary Fund) boleh punya pandangan, itu Article IV mereka. Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita," ujarnya kepada pewarta di gedung DPR, Selasa (4/7).
Sri Mulyani menambahkan, kebijakan pelarangan ekspor produk mentah sumber daya alam (SDA) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menguatkan perekonomian Indonesia.
Baca juga: Bahlil Tuding IMF Pasang Standar Ganda soal Larangan Hilirisasi RI
Dari pelarangan ekspor itu, pengambil kebijakan mendorong agar produk-produk mentah SDA diolah di dalam negeri agar memiliki nilai tambah. "Dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat, ya harusnya malah makin bagus, jadi enggak ada hubungannya (dengan IMF) menurut saya," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, IMF mengimbau Indonesia untuk memilah dan tidak menambah daftar hasil sumber daya alam (SDA) sebagai komoditas yang dilarang untuk diekspor.
Baca juga: Pengamat: Pernyataan IMF soal Hilirisasi Mengangkangi Kedaulatan RI
Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan juga harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.
Atas alasan itu, IMF lantas mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel. Bahkan tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya.
(Z-9)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
PADA akhir April lalu, dana moneter internasional (IMF) merilis data perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini dan 2025 masing-masing sebesar 3,2%.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia patut bersyukur telah mampu menghadapi berbagai krisis yang ada di dunia saat banyak negara lain menjadi 'pasien' dari dana moneter internasional (IMF).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
IMF meningkatkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2024, namun tetap memperingatkan tentang risiko inflasi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved