Usai Bertemu IMF-World Bank, Purbaya Sebut Investasi Asing Siap Mengucur ke RI

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, setelah melakukan pertemuan dengan International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan investor asing pada Selasa (14/4), aliran dana investasi asing akan mengucur ke Indonesia.

Dalam rangkaian agenda di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Menkeu menggelar berbagai pertemuan strategis, mulai dari bilateral meeting hingga courtesy meeting dengan Managing Director International Monetary Fund Kristalina Georgieva, pejabat tinggi World Bank, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. 

Pertemuan ini dilakukan setelah sebelumnya Menkeu bertemu dengan sejumlah investor global di New York, termasuk BlackRock. Pihaknya juga bertemu dengan 18 investor besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments.

Baca juga : Purbaya Dorong Aliran Investasi AS ke Indonesia

Menkeu menyampaikan, investor global, khususnya dari Negeri Paman Sam, menunjukkan ketertarikan pada instrumen sektor keuangan, baik fixed income maupun equity.

“Ini sebagian besar merupakan investasi portofolio, bukan foreign direct investment (FDI). Kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan turut mendorong penguatan pasar modal Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (14/4).

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu memaparkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di tengah ketidakpastian global. Para investor, katanya, ingin mengetahui arah kebijakan ekonomi Indonesia. 

Baca juga : Lapisan Tarif Cukai Rokok Terbaru Dirilis Mei, Rokok Ilegal Jadi Sasaran

"Mereka ingin memahami arah kebijakan pertumbuhan dan pengelolaan anggaran Indonesia, serta menilai apakah strategi tersebut kredibel dan berkelanjutan,” terang bendahara negara. 

Menkeu menjelaskan, pemerintah telah menyampaikan secara komprehensif berbagai kebijakan yang ditempuh, termasuk dampaknya terhadap anggaran negara dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, respons dari IMF, Bank Dunia, serta lembaga pemeringkat sangat positif, terutama terhadap kemampuan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membebani kebijakan fiskal.

“Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita. Selama ini mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan anggaran yang tetap terkendali,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan IMF, Kristalina Georgieva menyoroti bahwa ketidakpastian global masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, antara lain dipicu oleh ketegangan geopolitik dan dinamika harga energi. Menanggapi hal tersebut, Menkeu menegaskan bahwa Indonesia memiliki kondisi fiskal yang solid dan bantalan anggaran yang memadai.

IMF disebut tidak memiliki otoritas untuk mengurangi ketidakpastian global, namun menyediakan dukungan bagi negara yang membutuhkan.

"Indonesia tidak termasuk, karena kondisi fiskal kita kuat dengan bantalan anggaran sekitar Rp420 triliun,” sesumbarnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan Indonesia telah melakukan penyesuaian kebijakan sejak akhir tahun lalu, sehingga mampu menyerap berbagai tekanan eksternal, termasuk lonjakan harga minyak akibat konflik global.

“Kami mampu menyerap shock yang terjadi. IMF melihat kondisi ekonomi Indonesia secara positif, meskipun mereka tidak memberikan perlakuan khusus kepada negara tertentu,” tambahnya.

Dalam pertemuan dengan World Bank dan S&P Global Ratings, Menkeu mengaku memperoleh penilaian positif terhadap strategi fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Bank Dunia dan lembaga rating menyampaikan kepuasan atas strategi yang kami paparkan. Keraguan terhadap kemampuan Indonesia menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kini semakin berkurang,” tegasnya.

Ke depan, Bank Dunia juga menyatakan minat untuk memperdalam kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam mendukung pembangunan jangka panjang, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan proyek strategis di negara berkembang.  (H-3)