Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SALAH satu topik yang mengemuka dalam debat ketiga Presiden dan Wakil Presiden terkait Kerjasama Selatan-Selatan (KSS). Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 menegaskan bahwa kerjasama Selatan-Selatan sangat penting ketika berhadapan dengan negara maju.
Hal ini terbukti ketika kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dipersoalkan Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO).
Ganjar menegaskan, negara-negara di Selatan punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia punya potensi yang hebat, karena memiliki sumber daya alam yang sama melimpah.
Baca juga : DPR Minta Pemerintah Indonesia Jangan Mau Didikte IMF
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyebutkan, dengan sumber daya alam tersebut, Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara Selatan dalam hal teknologi baterai. "Nikel kita miliki. Bauksit juga kita punya, kita bisa share dengan yang lain. Ada juga lithium, umpamanya (kerjasama) dengan Argentina," lanjut Ganjar.
Dirinya menegaskan, dirinya tidak takut dengan ancaman negara-negara lain, terutama terkait hilirisasi mineral. Hilirisasi tersebut harus diperjuangkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, penting untuk kita meredefinisi kembali politik bebas aktif. Artinya kita bebas menentukan kebijakan kita sesuai dengan kepentingan nasional. Kita ajak mereka yang selama ini berlawanan untuk investasi di sini. Kita punya kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan kesejahteraan rakyat,” kata dia.
Baca juga : WTO Bawa Sengketa Nikel Indonesia ke Badan Banding Tahun Depan
Sebagaimana diketahui, KSS adalah kerja sama antar negara berkembang untuk menghasilkan solusi-solusi bersama bagi pembangunan negara selatan. Negara-negara selatan ini adalah negara-negara dunia di bagian Selatan. Negara yang selama ini dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan sebagian besar adalah negara berkembang.
Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid menegaskan, kerjasama selatan-selatan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan dengan negara di belahan lainnya. Menurutnya, kerjasama ini bisa memperbesar kekuatan ekonomi dan bisa berimbas pada rakyat kecil.
“Kerangka kerja sama ini mengoordinasikan negara dengan kekuatan menengah, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Pengaturan ini diharapkan akan menjadi kerangka alternatif dalam merespons persaingan antar negara hegemoni di kawasan. Pengaturan ini juga mencerminkan prinsip "Bebas-Aktif" yang menjadi prinsip politik luar negeri Indonesia dalam berinteraksi di fora internasional,” jelas Arsjad. (RO/Z-7)
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
Kepala WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, mengimbau mitra perdagangan AS untuk tetap tenang jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih dan menerapkan tarif impor baru.
Pemerintah perlu memiliki tim hukum yang andal untuk menangani persoalan gugatan yang diajukan Uni Eropa di Dispute Settlement Body terkait larangan ekspor bijih nikel.
Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia ialah bentuk kehadiran negara untuk menjamin integritas kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
ARUNA diundang oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Kemendag, untuk turut menuangkan pikiran di sebuah workshop bertajuk “Fisheries Subsidy and Trade
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved