Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM upaya mendorong dan mempercepat program strategis, prioritas dan super prioritas dari Kementerian Pertanian (Kementan), Irjen Kementan terus berupaya membangun sinergitas dengan aparat penegak hukum [APH], dengan menggandeng tiga kementerian terkait.
Tiga kementerian itu yakni Kemendagri, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan.
Acara tersebut dikemas dalam bentuk Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) bidang ketahanan pangan se-Jawa dengan tema 'Sinergi Pengawasan terhadap Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan'.
Baca juga: BRIN Gandeng Wilmar dan Syngenta Kembangkan Benih Padi Unggul
Pada acara Rakowas Irjen Kementan, Dr Jan S Maringka mengatakan,“Tantangan ketahanan pangan ke depan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal', dihadapkan pula dengan ancaman kekeringan dan El Nino yang harus dihadapi bersama-sama untuk mengantisipasi permasalahan tersebut."
Sinergi dan komitmen bersama yang dibangun antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) serta para kepala daerah sangat dibutuhkan pada kondisi alam ini untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim.
"Sehingga dapat mengoptimalkan segala sumber daya, termasuk optimalisasi perangkat desa untuk berperan serta menyukseskan ketahanan pangan nasional," kata Maringka..
Baca juga: Kondisi Tidak Baik, Krisis Pangan Perlu Diwaspadai
Komitmen para kepala daerah untuk turut serta berkontribusi nyata dalam program ketahanan pangan, menurut Maringka, merupakan hal yang sangat penting, antara lain melalui penerbitan Perda LP2B, guna perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.
Kerja Sama Irjen Kementan dan Kemendagri
Rakorwas diawali dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk bersinergi dan membangun komitmen serta bekerjasama dalam mensukseskan program ketahanan pangan.
Baca juga; Mentan SYL Dorong Petani Beradaptasi dengan Tantangan Alam
Rakorwas dibuka Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang diwakili oleh Sekjen Kementan didampingi para dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Kementan, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN,
Hadir sebagai narasumber Kepala Satgas Pangan Bareskrim Polri, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI, Bupati se-Jawa serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). (RO/S-4)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
RMA Indonesia merupakan satu-satunya distributor resmi Mahindra Tractor di Tanah Air. Sementara, Mahindra FES adalah produsen traktor terbesar di dunia berdasarkan volume.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kemuning, berkomitmen untuk terus memajukan masyarakat terutama perempuan setempat.
Dalam gelaran ini juga dipamerkan hewan sumber daya genetik asli Jawa Barat yaitu Domba Garut, Sapi Pasundan, dan Ayam Sentul.
WAKIL Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian.
Kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Cianjur selalu terpenuhi setiap tahun
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved