Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ismail menyoroti kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Khususnya di Jakarta, pengadaan mobil listrik menurutnya kurang tepat, karena kendaraan di Ibu Kota justru bertambah.
"Menurut pandangan saya pribadi kurang tepat karena yang ingin membeli mobil listrik itu bisa ditebak yakni kalangan middle-up selama tidak ada peraturan yang mensyaratkan mereka," jelasnya kepada awak media usai rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/5).
Ismail mengatakan kebijakan ini nantinya akan memberi ruang kepada para pengoleksi mobil. Politisi PKS itu menyarankan subsidi bisa menyasar masyarakat dan mengajak agar berperan aktif mengkonversi penggunaan energi fosil ke listrik.
Baca juga: KSP: Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Mendorong Target Nol Emisi Karbon
"Saya mengarahkan, menyarankan kalau mau subsidi yang tepat sasaran ketika berbicara mengarahkan masyarakat untuk mengkonversi dari penggunaan energi fosil atau menuju energi listrik, maka pastikan masyarakat itu diberi ruang untuk berperan secara aktif bukan pasif," imbuhnya. (Far/Z-7)
Berkaca kepada teori ekonomi, katanya, subsidi yang diberikan kepada komoditas itu sampai kapanpun pasti akan ada celah pemanfaatan.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
Tren mobilitas korporasi kini tidak lagi semata berfokus pada efisiensi dan keandalan, tetapi juga semakin menekankan aspek keberlanjutan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai membahas, dan mematangkan serta mengkaji kebijakan pajak kendaraan listrik.
AWKI jajaki kerja sama kendaraan listrik dengan Tiongkok, dorong fast charging dan buka peluang baru bagi ojol perempuan di Indonesia.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) meminta pemerintah memastikan keselarasan dan kepastian kebijakan kendaraan listrik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved