Program Hilirisasi Jokowi Jangan Berhenti Setelah 2024

PROGRAM hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang digalakkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini perlu terus dilanjutkan, meski ada pergantian presiden di 2024 mendatang.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menyampaikan kebijakan hilirisasi yang pada dasarnya adalah industrialisasi, sebagai kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.

"Semua negara maju dengan pendapatan tinggi melakukan industrialisasi. Jadi apa yang dikatakan Presiden Jokowi soal industrialisasi, mesti terus dilakukan," ungkapnya saat dihubungi wartawan, Senin (15/5).

Baca juga: Penuhi Target Investasi, Bahlil Genjot Investasi Hilirisasi Sumber Daya Alam

Didik menuturkan urgensi pemerintah untuk melanjutkan program hilirisasi ialah membuka peluang Indonesia melewati jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Negara ini harus mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) per kapita dari US$4.500 per tahun, menjadi minimal US$12.000 per tahun.

"Untuk terlepas dari jebakan middle income trap harus dilakukan dengan industrialisasi," imbuhnya.

Baca juga: PDB tidak Terganggu Perlambatan Industri saat Lebaran

Didik menambahkan hilirisasi Indonesia kalah jauh dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam. Misalnya dari segi industri mebel. Dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dihimpun Media Indonesia disebutkan, ekspor industri furnitur Indonesia sebesar US$3,5 miliar atau setara Rp51,8 triliun (kurs Rp14.817) di 2022. Sementara, Vietnam mampu mencetak eskpor furnitur sebesar US$18 miliar atau mencapai Rp266 triliun di 2022.

"Industrialisasi kita telat dan kalah dengan Vietnam. Itu harus dikejar dari sekarang sampai pergantian presiden baru sekali pun," tegas Didik.

Presiden Jokowi, lanjutnya, sudah memulai mengembangkan hilirisasi sektor tambang, khususnya nikel dan dilanjutkan dengan bauksit. Dalam peta jalan (roadmap) hilirisasi hingga 2040, ada 21 komoditas prioritas untuk hilirisasi dengan perkiraan investasi mencapai US$545,3 miliar. Komoditas itu berasal dari delapan sektor yakni mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Didik yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Tenaga Ahli Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerangkan apa yang sudah dikerjakan pemerintahan Jokowi ialah menerapkan strategi resource based view (RBV) industri. Yakni strategi usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam yang unggul dan melimpah untuk meningkatkan daya saing.

"Strategi ini akan menciptakan nilai tambah, dan tidak menguras devisa. Presiden Jokowi sudah memulai dengan nikel. Ini perlu diteruskan, sebab tanpa industrialisasi Indonesia akan terbelakang," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi berpesan kepada presiden selanjutnya untuk berani melanjutkan program hilirisasi SDA. Tak masalah bila Indonesia menggandeng asing untuk membantu mengolah SDA di dalam negeri.

Mantan Wali Kota Solo itu sudah menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan ekspor barang mentah secara bertahap.

"Bertahun-tahun kita selalu ekspor bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Hilirisasi harus dilakukan apapun risikonya. Pemimpin yang akan datang harus berani," ungkap Kepala Negara saat di acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, (14/5). (Ins/Z-7)